Kota Bima, Kahaba.– Pemblokiran jalan yang dilakukan sekelompok warga mande (FRMM, red) yang meinginkan perdamaian atas kisruh HMI, kembali terjadi jum’at kemarin (20/4). Aksi yang diklaim akan diblokir selama seminggu tersebut mendapat perhatian khusus dari kepolisian dan Pemerintah Kota Bima. Camat Mpunda, Drs Is Fahmin yang mewakili Pemkot Bima, langsung mendatangi massa aksi yang melakukan pemblokiran. Pihak kepolisain pun terlihat tenang menangani tindakan yang merugikan masyarakat itu.
Keinginan sekelompok masyarakat mande yang tergabung dalam Front Rakyat Mande Menggugat (FRMM), yang tidak ingin dilanjutkan proses hukum terkait pengrusakan dan pembakaran inventaris HMI beberapa waktu lalu, melalui kordinatornya, Amiruddin, akan tetap melakukan upaya pemblokiran hingga pihak HMI mau membuka jalan damai.
“Kalau Pemkot, DPRD, dan polisi tidak segera mencari solusi maka kami bersama warga telah menyepakati untuk tetap memblokir jalan ini selama seminggu,” klaimnya di Mande, Jumat (20/4).
Tidak hanya itu, lanjut Amir, upaya warga untuk mengakhiri persoalan itu telah ditempuh mulai dari tingkat kelurahan hingga pemerintah untuk beraudiensi. Namun, faktanya tidak ada solusi yang dihasilkan dari setiap kali pertamuan itu. “Sebenarnya kita juga tidak ingin ada benturan dengan HMI, tetapi apa boleh buat, kita sudah berusaha untuk mencari jalan damai, tetapi tidak direspon baik,” ujarnya.
Camat Mpunda, Drs Is Fahmin, di tengah massa aksi menjawab keinginan FRMM untuk mencoba memediasi persoalan antara warga Mande dengan Pengurus HMI Cabang Bima. Namun, dimintanya agar warga Mande dapat menahan diri dengan tidak lagi memblokir jalan, karena dapat mengganggu kepentingan umum.
“Berikan kami kesempatan, kami akan berupaya berbicara dengan Pengurus HMI. Bahkan bila perlu meminta bantuan siapa saja yang bisa menjembatani dengan HMI,” katanya dihadapan warga Mande yang hadir, Jumat (20/4), seperti yang dilansir media Harian Umum Bima Ekspress
Keinginan FRMM agar dilakukan pencabutan laporan polisi Pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bima, menjadi salah satu tawaran warga Mande. Apalagi saat ini, sudah dua warga setempat yang dijadikan sebagai tersangka pengerusakan dan pembakaran sekretariat HMI. Seketika pun terlontar pertanyaan warga kepada polisi saat pertemuan itu, “Apakah setelah damai, laporan HMI dapat dicabut. Mohon penjelasan, agar warga dapat memahaminya”?
Kasat Samapta Polres Bima Kota, AKP Nurdin, mengatakan, tidak bisa menjamin apakah laporan akan dicabut atau tidak. Apa yang menjadi usulan dan permintaan kedua belah pihak dapat disampaikan ketika pertemuan kedua belah pihak. “Kami tidak bisa pastikan apakah bisa dicabut,” katanya.
Sementara itu, Kasat Bilmas Polres Bima Kota, AKP Dahlan, mengatakan, akan berupaya memediasi persoalan ini. Kepolisian akan bertindak sebagai mediator antara warga dengan pengurus HMI.
Dahlan mengingatkan tindakan yang dilakukan oleh warga Mande dengan memblikir jalan sebagai tindakan anarkis. Anarkis bisa saja karena merusak sesuatu, namun mengganggu kepentingan umum. “Jalan ini adalah sarana umum,” jelasnya.
Sedangkan Kapolsek Rasanae Barat, Kompol Mursalim, meminta kepada warga untuk menyampaikan setiap aksi yang akan dilakukan, agar pihak kepolisian dapat mengamankan jalannya aksi yang dilakukan warga. [Bimeks/BM]
