Kota Bima, Kahaba.- Sejak Tahun 2018-2023, perangkat internet atau WiFi Kantor Lurah Melayu Kecamatan Asakota tidak pernah aktif. Padahal anggarannya ada, namun mencuat anggaran tersebut diduga dikorupsi.
Informasi yang diperoleh dari narasumber yang meminta namanya diinisialkan yakni AR, bahwa tidak aktifnya WiFi di kantor itu, karena diduga anggarannya pembayarannya dikorupsi.
“Anggarannya ada di DPA, makanya saya menduga anggaran pembayaran Wifi selama 5 tahun dikorupsi,” ujarnya, Kamis 14 Desember 2023.
Kata AR, dengan tidak aktifnya perangkat internet menyebabkan pelayanan menjadi terhambat, terutama menyangkut akses yang membutuhkan informasi.
“Internet satu bulan sekitar Rp 300 ribu, maka dalam satu tahun bisa mencapai Rp 3,6 juta, dan dalam 5 itu tahun anggarannya mencapai Rp 15 juta. Lalu kemana uang tersebut kalau tidak dikorupsi,” katanya penuh tanya.
Sementara itu, Lurah Melayu A Haris membenarkan bahwa internet di kantor setempat tidak pernah aktif selama 5 tahun. Sehingga pelayanan masih dilakukan manual.
“Benar tidak ada WiFi selama 5 tahun,” bebernya.
Kendati demikian, Haris membantah dana tersebut dikorupsi, sebab anggaran untuk pembayaran internet ada dalam DPA Pemerintah Kecamatan Asakota.
“Uangnya ada dalam DPA Kecamatan Asakota, itu pun setahu saya dikembalikan ke kas negara karena tidak pernah digunakan,” imbuhnya.
Ditanya kenapa terus dianggarkan selama 5 tahun, tapi tidak pernah digunakan untuk membayar internet, Haris menjawab Tahun 2024 baru bisa aktif kembali.
“Inshaa Allah 2024 baru WiFi aktif kembali,” pungkasnya.
*Kahaba-04
