Kota Bima, Kahaba.- Pemerintah telah memikirkan bagaimana dampak yang harus diterima semua kalangan, akibat dampak penyebaran Covid-19. Termasuk pada sektor usaha dan para pedagang yang menggunakan fasilitas bangunan milik pemerintah. (Baca. Merugi Karena Covid-19, Pedagang di Amahami Harap Pemerintah Bebaskan Iuran Los Pasar)
Maka berkaitan dengan permohonan pedagang pasar Amahami yang meminta keringanan untuk tidak dibayar iuaran los pasar, telah dipikirkan dan dipertimbangkan oleh pemerintah.
Kepala Dinas Koperindag Kota Bima A Haris mengaku, berkaitan dengan itu sudah pihaknya sampaikan telaahan staf ke Walikota Bima.
“Insya Allah Jumat pekan ini akan ada surat keputusan Walikota Bima,” ujarnya, Kamis (7/5).
Menurut Haris, memang rencananya pada bulan Mei, Juni dan Juli tahun 2020, pihaknya tidak melakukan penagihan. Tidak saja di Pasar Amahami, tapi termasuk disejumlah tempat lain, seperti fasilitas pemerintah yang dipakai di Kelurahan Penaraga, Kumbe, Sarae, Paruga.
“Masalah itu sudah kita pikirkan, karena memang Covid-19 ini telah memberi dampak pada semua sektor,” katanya.
Haris mengungkapkan, surat dari pedagang yang meminta diberi keringanan pembayaran iuran akibat wabah ini ditujukan ke Walikota Bima. Untuk itu, besok hari Jumat surat keputusan Walikota Bima akan diterbitkan.
*Kahaba-01
