Kota Bima, Kahaba.- Sahut menyahut pernyataan kepala OPD Lingkup Pemerintah Kota Bima seperti Lurah Tanjung dengan Kepala BPBD, dan Camat dengan Sat Pol PP disorot Anggota DPRD Kota Bima Amir Syarifuddin. Berbalas komentar di media seperti itu, mencerminkan pemerintahan yang tidak sehat. (Baca. Lurah Tanjung Protes Warganya tak Dapat Bantuan Beras Korban Banjir)
Padahal menurut Amir, dengan sahut menyahut seperti itu, sama halnya menjelaskan kepada publik bahwa para pejabat itu tidak sadar diri, mereka bekerja dalam tim yang satu yaitu Pemerintah Kota Bima. (Baca. Protes Bantuan Banjir, Kepala BPBD Klarifikasi Pernyataan Lurah Tanjung)
“Kalau saja mereka paham tidak akan ada protes dan komplain di media seperti ini,” tegasnya, Kamis 16 Maret 2023.
Duta PKS itu menjelaskan, Lurah, Camat dan perangkat OPD bekerja dalam satu sistem birokrasi negara. Siapapun yang memegang jabatan, maka tuanya adalah aturan. Jadi sebelum bekerja, seharusnya para pejabat itu paham aturan. (Baca. Razia di Cafe Ule, Pol PP Sita 120 Botol Miras)
“Nah dimana tempat mereka menyatukan persepsi, ya di meja rapat. Entah rapat apapun itu namanya. Kalau ada yang melenceng maka kembalinya di meja, bukan di media,” kritiknya.
Kata Amir, aneh bagi masyarakat kalau ada aparat yang sama-sama menjalankan fungsi negara, harus sahut-sahutan di media dan lucunya bahkan saling menyalahkan. (Baca. Camat Asakota Sesalkan Razia Pol PP tak Ada Koordinasi)
“Kalau begini cara kerja mereka, pertanyaannya kemana Sekda dan pimpinan daerah?,” tanya wakil rakyat yang dikenal vocal tersebut.
Kejadian seperti ini sambungnya, sudah berulang, walau dengan contoh yang berbeda. Namun baginya, ada dua kemungkinan yg menyebabkan ini terjadi. Pertama, para pejabat ini tidak dibina dan didoktrin oleh pimpinan bahwasannya mereka bekerja dalam tim yang sama.
“Yang kedua, para pejabat tersebut memang tidak memiliki mental berkualitas, secara kapasitas maupun kapabilitas.
Hingga terlihat tidak cakap dalam menyelesaikan masalah,” sorotnya.
Catatan ini dirinya sampaikan pada Sekda dan Kepala Daerah, kalau ini tidak dibenahi maka akan menjelaskan kepada publik bahwa orang-orang yang dipilih untuk membantu tugas Sekda dan Pimpinan Daerah, hanyalah karena dasar kedekatan belaka.
Ingat, tegas Amir, hadirnya kepemimpinan baru di kota ini adalah salah satunya yaitu opini gagalnya pemimpin lama dalam menangani korban banjir Bandang. Namun akan menjadi lucu, jika hanya sekedar data penerima manfaat banjir kecil saja tidak becus dibenahi, apalagi cuma sekedar kordinasi masalah penertiban penyakit sosial.
“Ingat pak, bulan September akan ada Plt Wali Kota, kalau birokrasi masih bekerja modelnya seperti ini, saya khawatir kinerja birokrasi akan kehilangan tuannya,” cibir Amir.
*Kahaba-01
