Kota Bima, Kahaba.- Ketua Komisi I DPRD Kota Bima Taufik HA Karim mendesak Sekretaris Daerah (Sekda) untuk segera mempercepat validasi data Honorer K2, untuk menjawab keluh kesah tenaga honorer yang saat ini telah bekerja dengan baik.
Ia menjelaskan, berdasarkan janji politik kepala daerah yang baru. Tenaga honorer K2 akan dibayarkan insentifnya Rp 1 juta setiap bulan. Namun rencana itu ditunda karena pemerintah daerah belum menyiapkan data yang valid dan akuntabel.
“Penyebabnya yang kami tahu karena ada beberapa perbedaan versi data K2, makanya dilakukan validasi,” kata Taufik, Senin (11/2).
Diakui duta PPP itu, Forum Honorer K2 sudah beberapa kali hearing bersama dewan dan juga instansi terkait. Tapi hingga saat ini belum ada titik terang. Maka dari itu, pihaknya mendesak Sekda dan juga BKPSDM untuk bekerja cepat, agar validasi data honorer cepat selesai.
Dirinya juga mengjarapkan agar Walikota dan Wakil Walikota Bima menginstruksikan kepada Sekda dan BKPSDM bekerja cepat, agar bisa diketahui berapa sebenarnya jumlah tenaga honorer K2. Sehingga pembayaran insentif sesuai janji politik kepala daerah berdua secepatnya terealisasi.
Sementara itu Sekda Kota Bima H Muhtar Landa yang dimintai tanggapan, akan segera mempercepat proses validasi data honorer K2. Walikota Bima HM Lutfi juga diakuinya telah menginstruksikan untuk merekrut 5 akademisi yang membantu proses pelaksanaan validasi data tersebut.
“5 Akademisi yang ditunjuk pemerintah daerah sudah setuju. Sekarang ini sudah mulai bekerja. Diminta kepada semua pihak bersabar, karena melakukan validasi data butuh proses dan waktu,” tambahnya.
*Kahaba-04
