Kabupaten Bima, Kahaba.- Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, M Natsir menegaskan, siap mengusut dugaan penyimpangan Kelompok Usaha Bersama (KUBe) di Kabupaten Bima. Asalkan, mahasiswa tidak hanya berdasarkan asumsi tetapi menyerahkan data valid dugaan penyimpangan tersebut. (Baca. Mahasiswa Demo Soal Program KUBe yang tidak Transparan)
“Pada prinsipnya kami mengapresiasi laporan mahasiswa, tapi kami mohon berikan kami data dimana saja KUBe bermasalah itu,” kata Natsir saat menerima puluhan mahasiswa dari BEM STKIP Bima dan BEM STISIP Mbojo Bima di depan ruangannya.
Ketua Fraksi PAN ini bahkan siap menfasilitasi mahasiswa untuk turun langsung ke lapangan mengecek keberadaan KUBe yang diindikasi bermasalah. Serta memanggil pihak Dinas Sosial untuk meminta klarifikasi terkait berbagai tudingan tersebut.
“Tapi kita harus tahu dulu, yang bermasalah ini apa seluruh Kabupaten Bima, hanya di kecamatan tertentu atau desa tertentu saja,” terangnya.
Perlunya ada identifikasi seperti itu lanjutnya, supaya diketahui sumber anggaran KUBe dan keberadaannya apakah jelas atau tidak. Karena sepengetahuannya, bantuan KUBe ada beberapa macam dengan sumber anggaran berbeda.
“Ada KUBe dari APBN, APBD I, APBD II bahkan aspirasi DPR RI. Di daerah pun tidak hanya dari Dinas Sosial, tetapi ada juga dari Bappeda,” jelasnya.
Setelah mendapatkan penjelasan Natsir, mahasiswa langsung pulang untuk mengumpulkan data dan berjanji akan segera menyerahkannya kepada Komisi IV DPRD Kabupaten Bima.
*Ady
