Kota Bima, Kahaba.- Brida Kota Bima menggelar rapat koordinasi Persiapan Pendaftaran Inovasi Daerah, dalam rangka menghadapi penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2026, di Aula Kantor Pemkot Bima, Kamis 4 Juni 2026. Rakor dibuka langsung oleh Wali Kota Bima, H A Rahman H Abidin.
Dalam arahannya, Wali Kota Bima menegaskan bahwa inovasi merupakan instrumen penting untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif serta efisien.
Menurutnya, pemerintah daerah dituntut menghadirkan berbagai terobosan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain meningkatkan kualitas layanan publik, inovasi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional.
“Melalui inovasi, pelayanan publik dapat menjadi lebih cepat, mudah, dan tepat sasaran. Capaian inovasi daerah juga berpotensi memberikan manfaat besar bagi daerah, termasuk peluang memperoleh dukungan fiskal dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Wali Kota menegaskan, budaya inovasi harus tumbuh di seluruh perangkat daerah dan tidak hanya menjadi tanggung jawab BRIDA semata. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) didorong untuk menghadirkan program-program kreatif yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Bahkan, Pemerintah Kota Bima berkomitmen memberikan penghargaan kepada ASN yang mampu melahirkan inovasi berkualitas dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.
“Inovator yang berhasil menghadirkan inovasi berdampak bagi masyarakat akan mendapatkan apresiasi dari pemerintah daerah, termasuk peluang memperoleh tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BRIDA Kota Bima, Arif Roesman Effendy mengatakan, capaian Kota Bima pada penilaian Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025 harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas inovasi daerah.
Ia menjelaskan, inovasi yang diajukan tidak hanya harus memenuhi aspek administrasi penilaian, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
“Kita ingin capaian Kota Bima tahun ini lebih baik dari sebelumnya. Inovasi yang lahir harus berkualitas, berdampak, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Arif mengungkapkan, berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, inovasi daerah masih didominasi sektor pendidikan dan kesehatan. Karena itu, seluruh OPD didorong lebih aktif menghadirkan inovasi agar persebarannya lebih merata pada berbagai urusan pemerintahan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi (PPIT) BRIDA Kota Bima Ahmad Yani Muhlis mengungkapkan ketentuan pendaftaran inovasi daerah, mulai dari persyaratan, mekanisme penginputan, pemenuhan indikator penilaian hingga kelengkapan dokumen pendukung.
Katanya, inovasi yang dapat diikutsertakan dalam penilaian IID Tahun 2026 telah diterapkan minimal dua tahun sebelum tahun penilaian, serta memiliki manfaat dan dampak yang dapat diukur secara jelas.
*Kahaba-04
