Kota Bima, Kahaba.- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Raba Bima bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Bima menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026, Rabu, 19 Agustus 2026.
Kegiatan yang mengusung tema “Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Aspirasi dan Kolaborasi Bersama Stakeholder” tersebut berlangsung di Aula KPPN Tipe A2 Bima.
Forum ini menjadi ruang bagi KPP Pratama Raba Bima dan KPPN Bima untuk menerima secara langsung aspirasi, kritik, serta saran dari para pengguna layanan dan stakeholder, sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPKAD Kota Bima, Ketua MUI Kota Bima, Kepala Kemenhaj Kota Bima, Kepala BNNK Bima, Kepala Kemenag Kota Bima, perwakilan perbankan, akademisi, media serta sejumlah stakeholder lainnya.
Kepala KPP Pratama Raba Bima Agung Budi Prasetyo mengatakan, pelaksanaan FKP merupakan amanah kementerian, sekaligus bagian dari upaya untuk memastikan pelayanan yang diberikan terus mengalami perbaikan.
“Kami berharap ada masukan, kritik dan saran untuk perbaikan, agar pelayanan kami semakin baik,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Agung menyampaikan bahwa pada tahun 2026 target penerimaan pajak di wilayah Bima mencapai Rp317,450 miliar. Hingga Juli 2026, realisasi penerimaan telah mencapai sekitar Rp141,56 miliar.
Ia menjelaskan, KPP Pratama Raba Bima sendiri memiliki 21 jenis layanan perpajakan. Selain memberikan pelayanan, pihaknya juga memiliki tugas melakukan edukasi kepada wajib pajak agar semakin memahami kewajiban perpajakannya.
Agung mengungkapkan, berdasarkan hasil survei, tingkat kepuasan pengguna layanan saat ini telah mencapai 97 persen.
“Meski hasil survei kepuasan sudah mencapai 97 persen, tentu kami masih membutuhkan masukan dan saran untuk terus memperbaiki pelayanan,” katanya.
Sementara itu, Kepala KPPN Tipe A2 Bima Luxman Efendy menjelaskan, KPPN Bima memiliki wilayah kerja yang meliputi Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu.
Dalam pengelolaan APBN, wilayah kerja KPPN Bima memiliki total anggaran belanja sebesar Rp4.422,34 miliar. Anggaran tersebut terdiri dari belanja pemerintah sebesar Rp1.057,19 miliar dan transfer ke daerah sebesar Rp3.365,15 miliar.
Luxman juga memaparkan sejumlah inovasi pelayanan yang dikembangkan KPPN Bima maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), di antaranya SAKTI dan MyIntress.
Selain itu, terdapat sejumlah inovasi layanan lainnya seperti Layanan Informasi Terkini (Lariti), Memberdayakan UMKM Membangun Negeri (Memberi), Klinik Akuntansi, serta Karumbu yang berkaitan dengan rekonsiliasi, laporan pertanggungjawaban dan monitoring to-do list bulanan.
Dari hasil survei pengguna layanan kata dia, tingkat kepuasan terhadap pelayanan KPPN Bima juga menunjukkan angka yang tinggi. Pada triwulan pertama, skor kepuasan mencapai 4,86 dari skala 5, kemudian meningkat menjadi 4,89 dari skala 5 pada triwulan kedua.
Luxman berharap forum tersebut tidak hanya menjadi kegiatan formal, tetapi benar-benar menghasilkan masukan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
“Dengan adanya forum ini, kami berharap ada banyak masukan dan saran dari stakeholder untuk perbaikan pelayanan kami ke depan,” harapnya.
*Kahaba-01
