Kota Bima, Kahaba.- Saat kampanye pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun lalu, Kartu Qurma Manis milik pasangan HM. Qurais H. Abidin dan H. Arahman H. Abidin SE dinilai ampuh untuk mendulang dukungan.
Terbukti, dengan lima poin program yang ditawarkan dalam kartu itu, menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam mengantar pasangan HM. Qurais H. Abidin dan H. Arahman H. Abidin SE sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bima terpilih.
Namun, lima program yang dijanjikan dalam kartu itu kini menuai kritik dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STISIP Mbojo – Bima. Karena dinilai hanya janji semata dan tidak direalisasikan.
Mengaih janji pasangan Qurma tersebut, puluhan mahasiswa mendatangi kantor Pemkot Bima, Rabu (4/6). Kedatangan mereka menagih janji politik yang pernah ditawarkan pasangan pimpinan daerah tersebut.
Korlap Aksi, Anas Abidin dengan nada emosi, meminta lima poin program yang dijanjikan dipertanggungjawabkan. Masing-masing bebas biaya kesehatan dasar dan persalinan, bebas biaya administrasi kependudukan (KK,KTP,Akta Kelahiran dan Akta Nikah), bebas biaya pendidikan hingga SMU serta bebas biaya Ambulans dan pemberian santunan kematian.
“Lima Poin ini hanya janji belaka. Aplikasi di kehidupan masyarakat, Nol besar. Masyarakat tetap harus membayar pendidikan dan kesehatan,” sorotnya.
Ia menuding, janji program yang dituangkan dalam kartu Qurma Manis, hanyalah kebohongan publik. Karena realisasinya, tetap tak sesuai yang dijanjikan. “Kami meminta Walikota dan Wakil Walikota Bima tidak hanya bisa membual. Buktikan semua janji-janji tersebut,” teriaknya dengan pengeras suara.
Aksi tersebut nyaris ricuh, lantaran massa yang merangsek masuk menemui Walikota, tapi dihadang oleh aparat polisi dan Pol-PP Kota Bima. Massa akhirnya melampiaskan kekecewaan mereka dengan membakar ban bekas di depan gerbang kantor setempat.
Sekda Kota Bima, Ir. Muhammad Rum pun turun dan menemui massa aksi. Kata dia, janji pasangan Qurma itu sudah dan tengah dijalankan. Seperti, program bebas biaya kesehatan dasar dan persalinan, Pemkot Bima sudah menyiapkan kartu Jujur Sehati bagi masyarakat tidak mampu. Sebagai bentuknya, sudah dibuatkan Perda Kesehatan.
Demikian pula dengan program bebas biaya pendidikan hingga ketingkat SMU. Menurutnya, Pemkot Bima tengah membahas Raperda Pendidikan bersama legislatif. Dalam Perda itu kata Rum, memuat dasar dan ketentuan gratisnya biaya pendidikan.
Untuk program bebas biaya bantuan hukum, lanjutnya, pada siapapun masyarakat Kota Bima yang tidak mampu, terkait pembiayaan proses hukum, Pemkot siap membantu, “Silakan kalau ada yang punya masalah hukum, kami siap membantu,“ saran Sekda.
Sama halnya dengan bebas biaya ambulan dan santunan kematian, Pemkot juga siap dan telah menyediakan anggaran untuk itu. “Silakan bagi warga yang meninggal dunia untuk mengklaim dan mendapatkan dana santunan. Besaran dana santunan yang disediakan bagi warga meninggal tidak mampu sebanyak Rp 1 juta,” sebutnya.
Namun penjelasan Rum tidak lantas diterima mentah-mentah oleh massa. Anas justru menantang Sekda untuk turun langsung bersama mereka dan menemui sejumlah masyarakat yang kesulitan menggunakan kartu Qurma Manis tersebut.
“Bapak jangan asal ngomong. Jangan tiba masa tiba akal dan menjelaskan semua itu seolah kami percaya. Mari ikut kita dan kita buktikan kondisi yang terjadi di masyarakat,” tantangnya.
Keinginan mereka pun tidak dituruti Rum, tidak menunggu lama, Sekda pun akhirnya kembali dan menuju kantor Pemkot Bima.
*BIN
