Kota Bima, Kahaba.- Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kepatuhan Penganggaran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bersumber dari APBD se-Provinsi NTB, di Ballroom Marina Inn Hotel, Kamis 3 Juli 2025.
Dalam sambutannya, Feri menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini bukan sekadar rutinitas tahunan atau formalitas administratif. Melainkan menjadi refleksi kolektif atas komitmen pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
“Kita semua tahu, anggaran daerah memiliki keterbatasan. Tapi sebesar apa pun keterbatasan itu, kepedulian terhadap kesehatan rakyat tidak boleh dijadikan pilihan kedua,” tegasnya.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Bima senantiasa menjaga kepatuhan penganggaran dan pembayaran iuran JKN secara tepat waktu. Hal itu diwujudkan melalui perencanaan yang matang, validasi data yang akurat, serta sinergi antar perangkat daerah.
“Kami paham, satu hari saja keterlambatan pembayaran bisa berdampak langsung pada layanan kesehatan masyarakat. Itu adalah risiko yang harus kita hindari bersama,” ujarnya.
Wakil Wali Kota juga mengajak seluruh pemerintah daerah se-NTB untuk memperkuat sinergi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Program JKN. Menurutnya, pelayanan kesehatan yang prima merupakan fondasi utama pembangunan manusia yang berkualitas.
“Mari jadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen, memperbaiki yang masih kurang, dan memperjuangkan yang belum tercapai,” ajaknya.
Sementara itu, perwakilan dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Horas Maurits Panjaitan dalam sambutannya menegaskan, Program JKN merupakan agenda strategis nasional yang wajib diprioritaskan oleh seluruh pemerintah daerah.
Ia mengingatkan, kepatuhan terhadap pembayaran iuran adalah indikator utama keseriusan daerah dalam menjamin hak dasar warga.
“Daerah-daerah yang masih memiliki tunggakan agar segera menyelesaikannya. Kami harap pelunasan dapat dituntaskan dalam tahun ini,” tegas Horas.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan dari seluruh kabupaten/kota se-NTB, pejabat BPJS Kesehatan, serta jajaran pejabat pengelola keuangan daerah.
*Kahaba-01
