Kota Bima, Kahaba.- Hingga saat ini, proses pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Kota Bima, belum dapat dilaksanakan, karena masih menunggu rekomendasi Kemendagri.
Kabag Organisasi dan Pemerintahan (OPA) Setsa Kota Bima Ihya Ghazali menjelaskan, keterlambatan ini disebabkan menunggu rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Berdasarkan regulasi terbaru dari pemerintah pusat, terdapat beberapa OPD yang mengalami penyesuaian untuk penambahan anggaran,” katanya, Jumat 19 April 2024.
Sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut, sambungnya, pemerintah daerah melakukan perbaikan dan mengirimkannya kembali ke Kemendagri untuk meminta rekomendasi.
Rekomendasi yang diharapkan dari Kemendagri akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah, untuk melaksanakan pembayaran TPP bagi seluruh ASN Kota Bima sepanjang tahun 2024.
“Menurut informasi terbaru, rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri sudah ada, dan diharapkan akan segera diproses untuk pembayaran dalam beberapa hari ke depan,” terangnya.
Terkait dengan pertanyaan mengenai OPD mana saja yang mengalami kenaikan TPP, Ghazali mengakui bahwa secara umum, semua OPD mengalami kenaikan, namun yang paling signifikan adalah Inspektorat, BPPKAD, Sekretariat Daerah, Damkar, dan Pol PP.
Sementara itu, Kabid Anggaran BPPKAD Kota Bima Iwan Setiawan mengaku, anggaran TPP untuk tahun 2024 telah dialokasikan sebesar Rp 124 miliar. Untuk realiasi pembayarannya, masih menunggu informasi rekomendasi Mendagri dari Bagian OPA .
*Kahaba-01
