Kota Bima, Kahaba.- Kepala Bagian Adminstrasi Pemerintahan Umum (APU) Setda Kota Bima, Syarif Rustaman, MAP menegaskan, pembelian tanah seharga Rp 2 Miliar milik bekas Pimpinan DPRD Kabupaten Bima Ady Mahyudi seluas 40 are, menjadi program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Bima. Pasalnya, tanah tersebut akan digunakan untuk komplek perkantoran Pemkot Bima. (Baca. Pembelian Tanah Rp 2 M, Dewan Minta Pemkot Bima Lihat Skala Prioritas)
Kata dia, sekarang Pemkot Bima tengah menyusun master plan penataan kawasan perkantoran Pemkot Bima, yang dibantu difasilitasi oleh UK. Petra Surabaya.
“Selain menyusun Detail Engineering Design sayap kiri kanan Kantor Pemkot Bima, UK. Petra Surabaya juga membantu membuatkan master plan penataan kawasan perkantoran itu. Dengan asumsi-asumsi bahwa sejumlah lahan yang ada disekitar, termasuk tanah yang dibeli seharga Rp 2 Miliar itu, akan dikafer untuk kawasan perkantoran,” jelasnya, Jumat (21/8).
Menurut Syarif, bicara visi membangun daerah, pembelian tanah tersebut juga menjadi bagiannya. Karena di belakang kantor Walikota Bima sebagiannya tanah Pemkot Bima, sebelah barat nya lagi rencananya akan dibebaskan sesuai dengan ketersediaan anggaran daerah, agar menjadi satu kompleks kantor perkantoran, untuk memudahkan koordinasi.
Jadi, sambungnya, pembelian tanah tersebut tidak ada yang sia – sia, apalagi tidak melihat asas manfaat. Pembelian tanah tersebut bukan muncul tidak sesuai dengan perencanaan, tapi dilakukan dengan terencana dan sesuai program.
Untuk untuk sayap kiri kanan kantor Walikota Bima, kata dia, belum dibangun tahun ini karena belum ada dokumen perencanaan, seperti RAB dan gambar. Lantas bagaimana bisa didorong untuk dianggarkan, jika belum ada dokumen itu.
“Saya waktu itu memang ingin dorong untuk dibangun sayap kiri kanan, setelah dibahas ditingkat Eksekutif, akhirnya disepakati. Tapi setelah saya telusuri, ternyata dokumen perencanaannya belum ada,” ungkapnya.
Makanya di tahun 2015, tambahnya, akan buat dulu Detail Engineering Design, kemudian Tahun 2016 diusulkan melalui DAK, karena sayap kantor tersebut menjadi usulan prioritas Pemerintah pada DAK 2016.
*Bin
