Kota Bima, Kahaba.- Pemerintah Kota Bima menggelar Rapat Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kerja Tim National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) Tahun Anggaran 2026, Senin 20 Oktober 2025, di ruang rapat Bappeda Kota Bima.
Kegiatan ini dihadiri oleh Penjabat Sekda Kota Bima Hj Mariamah, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, sejumlah Kepala OPD terkait, serta Tim Technical and Program Implementation Support Consultant (TEPIS) dari Bina Bangda Kemendagri.
Rapat tersebut digelar dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program NUFReP, dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk mendukung pembangunan infrastruktur ketahanan banjir perkotaan Kota Bima pada tahun 2026.
Dalam sambutannya, Pj Sekda Kota Bima Hj Mariamah menegaskan pentingnya keberlanjutan proyek NUFReP, untuk memperkuat sistem pengendalian banjir di Kota Bima.
Ia mengingatkan bahwa Bima pernah mengalami banjir besar pada tahun 2016 yang berdampak luas bagi masyarakat.
“Kota Bima pernah terdampak banjir parah pada tahun 2016. Karena itu, keberadaan proyek NUFReP ini sangat dirasakan manfaatnya. Kami berterima kasih kepada pihak Bank Dunia, Balai Wilayah Sungai (BWS), serta seluruh pelaksana proyek yang telah berkontribusi besar dalam program ini,” ujarnya.
Mariamah juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan proyek, seraya berharap koordinasi lintas sektor dapat terus ditingkatkan agar implementasi program berjalan lebih optimal.
“Kami ingin agar program ini tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik, tapi juga menciptakan sistem manajemen risiko banjir yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan,” pungkas Sekda.
Sementara itu, perwakilan Tim Konsultan TEPIS Gazali Fathadewang menjelaskan, pelaksanaan NUFReP berfokus pada tiga komponen utama, yakni perencanaan, dukungan kebijakan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah.
Ia menegaskan bahwa TEPIS ditugaskan untuk memberikan dukungan teknis, yang menjadi tanggung jawab NPIU Ditjen Bina Pembangunan Daerah.
Adapun ruang lingkupnya mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, fasilitasi koordinasi antarinstansi pemerintah daerah dan dukungan teknis dalam pelaksanaan proyek NUFReP.
“Tujuan utama kami adalah memfasilitasi koordinasi antar pemangku kepentingan proyek, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Selain itu, kami juga berupaya memperkuat kebijakan dan kelembagaan daerah melalui berbagai inisiatif peningkatan kapasitas dan penjangkauan,” jelas Gazali.
Lebih lanjut, TEPIS juga berperan dalam berpartisipasi aktif pada forum koordinasi, mendukung perencanaan RPJMD dan RKPD, serta memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang untuk memastikan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan risiko banjir dapat terakomodasi dengan baik.
*Kahaba-01
