Kota Bima, Kahaba.- Anggota DPRD Kota Bima Rahmat Saputra menyesalkan pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima, terkait sampah yang menumpuk di sekitar Masjid Terapung. Pernyataan itu dinilainya seperti pejabat yang tak paham tupoksi dan tidak memiliki kepedulian terhadap kondisi daerah. (Baca. Sampah di Sekitar Masjid Terapung, Gawis: Bukan Ranah DLH yang Bersihkan)
“Itu pernyataan yang tidak tepat disampaikan. Jika menganggap bibir Pantai Amahami itu kewenangan pemerintah provinsi, masa’ menyuruh DLH Provinsi NTB untuk datang membersihkan sampah di Masjid Terapung,” cibirnya, Selasa (18/5).
Jika demikian cara berpikir kepala dinas tersebut menurut Duta Partai Nasdem itu, maka terlalu sempit. Karena memang lokasi yang menjadi obyek sorotan masyarakat soal sampah tersebut berada di Kota Bima. Daerah melalui dinas terkait paling tidak bisa memiliki kepedulian.
“Sama halnya begini, tarik semua petugas kebersihan yang menyapu di Jalan Negara. Jangan suruh sapu di situ, datangkan petugas dari pusat untuk membersihkan Jalan Negara,” katanya.
Kondisi sampah yang menumpuk itu sambung wakil rakyat milenial itu, berada di salah satu icon daerah. Masjid Terapung dan Pantai Amahami menjadi salah satu obyek yang ramai dikunjungi warga. Maka kebersihkannya memang harus tetap dijaga.
Untuk itu, dirinya berharap dinas terkait terutama kepala dinas yang mengurus masalah kebersihan di Kota Bima tidak kaku menterjemahkan aturan. Jangan karena bibir pantai di wilayah itu menjadi kewenangan provinsi, maka urusan membersihkan sampah saja harus menunggu kedatangan dinas dari provinsi.
“Jika cara berpikir kepala dinas di Kota Bima seperti itu, tidak ada yang beres urusan di daerah,” sesalnya.
*Kahaba-01
