Kota Bima, Kahaba.- Persoalan sampah di Kota Bima mendapat perhatian serius dari Anggota DPR RI, H Mori Hanafi dan turun langsung meninjau lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Oi Mbo, Kecamatan Rasanae Timur, Rabu 29 April 2026.
Saat kunjungan tersebut, Mori didampingi Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, bersama sejumlah pejabat daerah dan perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Feri mengatakan, kehadiran wakil rakyat tersebut menjadi energi baru untuk Pemerintah Kota Bima, guna mendorong percepatan pembangunan khususnya penanganan sampah.
“Jarang putra daerah datang membawa bukti nyata. Ini menjadi energi positif bagi kami,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, kondisi TPA Oi Mbo saat ini telah mengalami overkapasitas. Karena itu, pemerintah daerah mulai mendorong penghentian operasional secara bertahap dan beralih ke sistem pengolahan modern melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
“Kami masih memiliki sekitar 50 hektare lahan hibah yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan sistem baru,” jelasnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Syahrial Nurjadin menambahkan, produksi sampah di Kota Bima mencapai sekitar 80 ton per hari, namun yang mampu dikelola baru sekitar 12 persen.
“Penanganan masih bertumpu pada TPA dan bank sampah. Padahal, idealnya sampah diselesaikan dari hulu dengan pemilahan sejak dari rumah,” terangnya.
Ia juga mengungkapkan keterbatasan sarana dan prasarana, termasuk armada angkut. Dari 41 kelurahan, baru 36 yang terlayani. Jika tidak ada pembenahan signifikan, TPA Oi Mbo diperkirakan tidak lagi dapat beroperasi pada 2027.
Sementara itu, perwakilan Kementerian PUPR menyatakan kesiapan untuk mendampingi pemerintah daerah, mulai dari perencanaan hingga perizinan lingkungan, mengingat penanganan sampah kini menjadi bagian dari program strategis nasional.
Menanggapi hal tersebut, Mori Hanafi memastikan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan TPST di Kota Bima.
“Tahun 2026 difokuskan di Kota Mataram, dan 2027 direncanakan untuk Kota Bima. Kami pastikan APBN akan kami kawal,” tegasnya.
Namun, ia mengingatkan agar kesiapan lahan benar-benar dipastikan agar tidak menghambat realisasi program.
“Jangan sampai anggaran sudah ada, tapi lahannya bermasalah. Itu bisa sia-sia,” tandasnya.
Mori menegaskan, isu persampahan kini menjadi prioritas nasional, sehingga Kota Bima memiliki peluang besar untuk masuk dalam program penanganan strategis tersebut.
*Kahaba-04
