Kota Bima, Kahaba.- Politik praktis yang dilakukan oknum camat, lurah, pegawai honorer dan sukarela kini jadi atensi dan BKPSDM Kota Bima. Dalam waktu dekat, yang bersangkutan tersebut akan dipanggil oleh dinas terkait untuk klarifikasi. (Baca. Politik Praktis Oknum Camat dan Lurah, Pelanggaran dan Dapat Dilaporkan ke KASN)
Kepala BKPSDM Kota Bima H Abdul Wahid menyampaikan, politik praktis yang dilakukan oknum camat, lurah, pegawai honorer dan sukarela diketahui melalui pemberitaan media. Maka dalam waktu dekat, akan menyusun agenda pemanggilan dan pemeriksaan.
“Pekan ini juga akan kami panggil untuk klarifikasi,” ujarnya, Selasa (6/9). (Baca. Oknum Honorer dan Sukarela Kampanye di Medsos, Bawaslu Agendakan Pemanggilan)
Wahid menjelaskan, secara aturan dirinya juga baru mengetahui jika saat ini sudah masuk dalam tahapan pemilu, tapi belum masuk dalam tahapan proses pendaftaran dan penetapan bakal calon.
“Mereka nanti akan dijerat UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan etik PNS,” katanya.
Mantan Kabag Kesra Setda itu mengimbau, PNS maupun tenaga honor dan kontrak untuk tidak ikut terlibat dalam politik praktis. Selain melanggar aturan, juga menciderai etika dan sumpah janji dalam menjadi abdi pemerintah.
“Tugas pokok dan fungsi pegawai itu melayani masyarakat dan mensukseskan program pemerintah, bukan ikut kampanye dan terlibat politik praktis,” tegasnya.
*Kahaba-04
