Kabar NTBPendidikan

Praktisi Pendidikan dan Perguruan Tinggi Katalisator Membangun Daerah

779
×

Praktisi Pendidikan dan Perguruan Tinggi Katalisator Membangun Daerah

Sebarkan artikel ini

Kota Bima, Kahaba.- Praktisi pendidikan adalah orang-orang yang bergelut dalam dunia pendidikan, sedangkan perguruan tinggi tempat dimana akademisi berada. Mereka adalah orang-orang yang mulia karena pendidikannya, dan ditinggikan beberapa drajat karena keilmuannya. Suritauladan dan kebijaksanaan melekat pada para praktisi pendidikan dan akademisi karena orang yang berilmu akan dianugerahi kebijaksanaan.

Praktisi Pendidikan dan Perguruan Tinggi Katalisator Membangun Daerah - Kabar Harian Bima
Kepala BPMP Provinsi NTB H Muh. Irfan. Foto: Ist

Kehadiran praktis pendidikan dan akademisi dalam perguruan tinggi yang kuat dan maju akan menjadi katalisator pembangunan daerah. Pembangunan daerah sangat dibutuhkan kolaborasi dengan para akademisi, praktis pendidikan untuk mewujudkan merdeka belajar kampus merdeka dan implementasinya dalam pembentukan profil pelajar pancasila.

Kepala BPMP Provinsi NTB H Muh. Irfan menjelaskan bahwa Akademi dan Praktisi Pendidikan sebagai Katalisator dalam Membangun Daerah, terlihat jelas bahwa esensi keterkaitan antara kebutuhan di dunia kerja, dunia industri, dengan hasil-hasil keluaran dari riset inovasi perguruan tinggi untuk daerah perlu diperkuat.

Akademisi dan praktisi pendidikan bisa menggandeng masyarakat, pemerintah daerah, maupun industri untuk bersama-sama melakukan penghiliran dan penghuluan. Menghilirkan luaran perguruan tinggi baik lulusannya maupun hasil-hasil riset dan inovasi. Serta menghulukan apa yang menjadi kebutuhan dunia kerja, dunia nyata masuk ke ruang-ruang kelas, kurikulum, dan riset dosen. Sehingga terjadi mata rantai yang saling terhubung antara kampus dengan dunia nyata dunia kerja.

“Ini lah konsep Kampus Merdeka yang diharapkan,” ujarnya, Jumat (18/11).

Menurutnya, membangun daerah bukan tugas kepala daerah dan DPRD saja, tapi tugas para praktisi pendidikan dan akademisi juga. Kolaborasi pimpinan daerah, DPRD, praktisi pendidikan dan akademisi adalah keharusan. Paradigma baru kepemimpinan yang terjadi saat ini adalah kepemimpinan kolektif.

Pimpinan daerah diukur kemampuannya, sejauh mana jejaring dan kemampuan untuk memberdayakan seluruh sumber daya yang ada di daerah untuk melaksanakan pembangunan dengan prinsip berkeadilan dan kesejahteraan masyarakat. Praktisi pendidikan, dan akademisi di perguruan tinggi adalah subyek dan sekaligus obyek dari pembangunan daerah, karena diyakini bahwa pendidikan adalah sektor yang mampu untuk menuju kemajuan dan perubahan peradaban masyarakat yang mandiri dan bermartabat serta berkemajuan.

Praktisi pendidikan dan akademisi harus menjadi katalisator dalam pembangunan daerah, yang akan memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang tujuan dan manfaat dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan dan dilakukan oleh seorang kepala daerah.

“Sebagai katalisator maka ukuran keberhasilannya adalah tingkat pemahaman dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap suatu kebijakan, maka akan lahir kenyamanan dan kreatifitas masyarakat yang pada akhirnya memberikan ruang pemerintah untuk melaksanakan pembangunan daerah,” papar Irfan.

Diakuinya, peran praktisi pendidikan dan akademisi cukup memberi warna pada kemajuan daerah, simbol dari itu semua bisa bersinergi dengan pemerintah dalam membangun daerah. Kota Malang dan Yogyakarta, serta kota-kota lainnya menjadi praktik baik yang bisa ditiru oleh daerah.

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diharapkan menjadi salah satu akselerator dan katalisator dalam proses kolaborasi ntuk mendukung pembangnan daerah di tengah kemunculan edutech, lembaga perguruan tinggi dan praktisi pendidikan harus memperkuat posisinya sebagai institusi pendidikan dengan penggunaan teknologi digital.

“Bukan hanya untuk memfasilitasi pengajaran dosen internal kepada mahasiswa, tetapi yang lebih penting adalah memfasilitasi mahasiswa untuk belajar pada siapa pun, di mana pun, dan tentang apa pun,” tegasnya.

Adanya perubahan zaman yang semakin pesat sambung Irfan, terkhusus dalam bidang pendidikan akademisi dan praktisi pendidikan sebagai katalisator yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Wujud dukungan proses pembangunan daerah memberikan kontribusi dalam kemampuan pengembangan daerah melalui program kolaborasi. Akademisi dan praktisi pendidikan dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan sistem manajemen dan pengajaran di setiap jenjang pendidikan sampai pada perguruan tinggi.

“Ini juga bertujuan untuk meningkatkan inovasi dan kualitas pelayanan pembelajaran yang nantinya akan meningkatkan kualitas daerah itu sendiri,” terangnya.

Irfan memaparkan, penting untuk mendukung pembangunan daerah, akademisi dan praktisi pendidikan melalui penelitian dan inovasi di era revolusi industri 4.0, Indonesia merupakan negara dengan basis daerah yang masih terbatas. Tak hanya itu, Indonesia juga masih menghadapi risiko gagal dalam pembangunan industri tersebut.

“Indonesia baru sekelas dengan Kamboja dan Vietnam yang masuk sebagai negara pemula dalam pengembangan industri berbasis digital. Sementara Singapura dan Malaysia menjadi leader karena memiliki industri kuat yang memiliki kesiapan menghadapai risiko dalam pengembangan teknologi baru,” ungkapnya.

Praktisi pendidikan dan akademisi sebagai katalisator pembangunan daerah dengan meningkatkan relevansi keterampilan sumber daya manusia harus diselaraskan dengan era industri 4.0. Pemerintah daerah perlu mengharmonisasikan berbagai hasil riset pengembangan dan penerapan teknologi oleh akademisi dan praktisi pendidikan melalui lembaga manajemen inovasi pembangunan daerah berbasis industri untuk mendukung implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar.

Katalisator percepatan pembangunan daerah Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi. Begitu pentingnya peran dan fungsi SDM, maka manajemen SDM dibutuhkan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana, dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi baik di masa sekarang maupun di masa depan dapat tercapai secara optimal.

“Salah satu persoalan yang dihadapi organisasi pemerintahan daerah saat ini adalah SDM yang sering dinilai tidak handal dan profesional, sehingga menciptakan masalah dalam upaya melakukan percepatan pembangunan daerah,” tambahnya.

*Kahaba-01