Kota Bima, Kahaba.- Bagi anggota DPRD Kota Bima, mengetahui indeks profesionalitas ASN Pemkot dengan predikat sangat rendah tidaklah mengagetkan, bahkan dianggap wajar. Karena kualitas itu, bisa dinilai dan dirasakan sekaligus membandingkan ketika para wakil rakyat itu mendatangi instansi pemerintah di daerah lain. (Baca. Indeks Profesionalitas ASN Pemkot Bima Terendah)
Menurut duta PKS Amir Syarifuddin, untuk mengukur profesionalitas ASN di Kota Bima tidak perlu menunggu survei dari BKN agar bisa menjelaskan itu semua. Karena dari cara menerima tamu saja, bisa menilai Asn itu profesional atau tidak. (Baca. Profesionalitas ASN Punya Banyak Indikator dan Harus Disikapi Secara Arif)
“Belum lagi kita bicara integritas, kinerja dan disiplin. Di Kota ini masih jauh dari harapan,” ungkap Amir, Rabu (8/9).
Ketidaktahuan BKPSDM untuk menjawab persoalan ini menurut dia, sekaligus mengonfirmasi bahwa mereka memang tidak profesional. Karena yang muncul di publik dan menjelaskan ini jsutru Kabag Organisasi. Sementara yang mengirim data penilaian itu adalah BKPSDM. (Baca. Walikota Bima tidak Tahu Indeks Profesionalitas ASN Terendah, Kepala BKPSDM Diperintahkan Segera Beri Laporan)
“Jadi hasil penilaian itu hanyalah penegasan saja, reformasi birokrasi yang sering digaungkan selama ini jauh panggang dari api,” kritiknya.
Kata Amir, lagi-lagi alasan klasik anggaran adalah kendala program peningkatan mutu atau standar ASN untuk dilaksanakan. Jika sudah bicara anggaran, sampai kapanpun Kota Bima tidak akan tercukupi karena APBD hanya bergantung dari pusat.
“Sekarang bagaimana kita saja apakah mau diprioritaskan dan diniatkan apa tidak? Dahulu sering kita dengar ada tugas belajar, beasiswa kedokteran dibantu pemerintah apalagi diklat diklat. Padahal dahulu APBD kita tidaklah besar,” ungkapnya.
Amir menambahkan, birokrasi itu sistem, ASN hanyalah organ kecil yang ada di dalamnya. Leadernya adalah pimpinan daerah. Apakah reformasi birokrasi yang di dalamnya ada profesionalitas ASN, itu adalah prioritas dalam membangun ke depannya.
“Lihat saja nanti APBD kita apakah berpihak kesana apa tidak. Itu semua bergantung pimpinan daerah,” tambahnya.
Anggota dewan lain, Asnah Madilau mengatakan, dilihat dari indeks tersebut, maka harus menjadi perhatian serius pemerintah. Diperbaiki penempatan ASN, disesuaikan kualifikasi dan latar belakang keilmuan.
“Bagaimana mau profesional berkerja, sementara penempatan pejabat saja tidak profesional,” sorotnya.
Prestasi buruk tersebut menurut duta PKS itu harus disikapi serius oleh Walikota Bima, agar perjalanan birokrasi bisa sehat dan mencapai target – target yang diharapkan.
“Karena sampai saat ini saja, masih ditemukan penempatan yang tidak sesuai dengan latar belakang keilmuan. Bagaimana mau prof itu,” sesalnya.
Demikian juga disampaikan oleh Sudirman DJ. Wakil rakyat dari Partai Gerindra itu meminta kepada pemerintah untuk mengakui saja indeks profesionalitas ASN di Kota Bima terendah sebagai sisi kelemahan. Jangan terlalu banyak menyampaikan retorika dan pembenaran.
“Tinggal diperbaiki saja. Minimal ini menjadi bahan pertimbangan ke depan agar bisa lebih baik lagi, jangan hanya mencari alasan pembenaran,” tudingnya.
*Kahaba-01
