Kota Bima, Kahaba.- Kinerja Pemerintah Kota Bima dalam menyerap belanja modal Tahun Anggaran 2023 mendapatkan kritik keras dari Ketua SOLUD NTB Dedy Mawardi. Pasalnya, hingga Juni baru terealisasi hanya 1,6 persen.
Dedy mengungkapkan, data terbaru dari SIKD menunjukkan bahwa per tanggal 12 Juni 2023, serapan belanja modal baru mencapai 1,6 persen. Dalam kritiknya, kondisi tersebut justru terjadi ketimpangan antara belanja pegawai yang mencapai 46 persen.
“Untuk membayar gaji pegawai, yang mencapai angka mencengangkan sebesar Rp 377 miliar. Sementara itu, dana yang dialokasikan untuk pembangunan publik hanya sebesar Rp 147 miliar,” ungkapnya, Selasa 13 Juni 2023.
Dalam pandangannya, SOLUD dengan tegas menyuarakan bahwa ketidakseimbangan yang mencolok antara belanja pegawai yang jauh melampaui anggaran belanja publik.
Padahal belanja modal merupakan dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik seperti jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan lain-lain.
“Saya menggambarkan jika kondisi ini seperti membeli dompet seharga sejuta rupiah, hanya untuk menyimpan uang sebesar seratus ribu rupiah. Dungu kan !,” tegasnya.
Dedy merasa bahwa keputusan untuk mengalokasikan sebagian besar dana belanja untuk gaji pegawai, merupakan kebijakan yang tidak cerdas dan tidak sesuai dengan kebutuhan mendesak pembangunan di Kota Bima.
Penting untuk dicatat bahwa pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan serapan belanja modal yang sangat rendah, kemajuan pembangunan di Kota Bima menjadi terhambat dan masyarakat menjadi dirugikan,” kritiknya.
Ia menekankan perlunya adanya prioritas yang jelas dan efisiensi dalam mengelola keuangan publik, agar pembangunan publik dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Dalam tanggapannya, Dedy juga meminta Pemerintah Kota Bima perlu merespon kritik ini dengan serius dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap alokasi dana belanja.
“Perubahan kebijakan yang berpihak kepada pembangunan publik dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tuturnya.
Penting bagi pemerintah tambah pria yang juga Ketua Partai Gelora Kota Bima itu, untuk mempercepat serapan belanja modal, dan memastikan dana tersebut digunakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan mendesak pembangunan di Kota Bima.
“Kritik ini disampaikan agar seharusnya menjadi cambuk dan motivasi bagi Pemerintah Kota Bima,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Bima M Saleh yang dikonfirmasi menjawab singkat, besok akan mengecek serapan belanja modal tersebut.
“Besok saya cek,” katanya.
*Kahaba-01
