Kabupaten Bima, Kahaba.- Apabila Lembaga Legislatif memaksa untuk menolak APBD Tahun 2016, maka dipastikan masyarakatlah yang dirugikan. Sebab, semua kucuran program untuk kemaslahatan masyarakat tidak akan berjalan.
“Tentu kalau dipaksa ditolak, rakyat yang rugi. Kita tidak masalah gunakan APBD tahun lalu. Tapi ya sekedar gaji, tidak ada program. Karena program diketuk DPRD,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, HM Taufik HAK di ruang kerjanya, Selasa (17/11) kemarin.
Sekda memastikan, tidak ada kepentingan pribadi Pejabat Eksekutif dalam menyusun anggaran karena sanksi dalam aturan sangat tegas. Lagipula, rancangan anggaran dan program prioritas tidak serta ditetapkan begitu saja, tetapi sudah melalui pembahasan mendalam oleh Tim Tehnis Eksekutif.
“APBD adalah untuk kepentingan masyarakat. Tidak ada kepentingan pribadi kita,” tegas Sekda.
Pihaknya mengaku masih optimis bisa menuntaskan pembahasan APBD sebelum berakhirnya Tahun 2015. “InshaAllah kita tidak akan molor. Saya yakin DPRD akan arif dan bijak mengambil tindakan, karena ini untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bima,” ujarnya.
Hasil akhir sidang paripurna kemarin kata Sekda, sudah ada sinkroninasi antara Eksekutif dan Legislatif sehingga pembahasan sepakat dilanjutkan.
“Sekarang sudah tidak ada masalah. Cuman disesalkan insiden kemarin, karena dihadiri Bupati sebagai Kepala Daerah. Harusnya punya etika,” tandasnya.
*Ady
