Kota Bima, Kahaba.- Jika menurut Pemkot Bima estimasi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD Kota Bima tahun anggaran 2021 sebanyak Rp 15 miliar, tapi tidak menurut Solud NTB yang mengungkap jika estimasinya sebanyak Rp 75 miliar. (Baca. Estimasi Silpa Pemkot Bima Tahun 2021 Sebesar Rp 15 Miliar)
Sekjen SOLUD NTB, Dedy Mawardi mengungkap, menghitungnya berdasarkan realisasi penerimaan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima pada tahun 2021 sebesar Rp 711,73 miliar dari target sebesar Rp 751,25 miliar.
Sementara yang berhasil dibelanjakan itu sebesar Rp 636 miliar saja. Data tersebut tercantum pada Portal Data DJPK Kemenkeu RI.
“Hitung saja berapa selisihnya. Maka estimasi Silpa justeru mencapai 75 miliar, bukan Rp 15 miliar seperti yang disebut Pemkot Bima,” ungkap Dedy.
Dirinya juga membuka data DAK non fisik, pada lembaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu RI. Jika Pemkot Bima mengatakan data dari DJPK itu fitnah atau tidak valid, dirinya mempersilahkan langsung lembaganya.
“Karena yang jelas DJPK ini akun resmi,” tegas.
Dedi juga menjelaskan soal penerimaan DAK Non Fisik. Di situ tercantum penerimaan sebesar Rp 59,45 miliar dan realisasi sama yakni sebesar Rp 59,45 miliar. Artinya DAK non fisik sudah terealisasi semua.
“Memang tidak terealisasi belanja, karena non fisik. Tapi keterangannya realisasi cair dan itu sudah 100 persen,” jelasnya.
Menurut dia, secara umum Silpa menggambarkan daerah tidak mampu menyerap dan menghabiskan anggaran yang sudah diperoleh. Sehingga program yang direncanakan tidak terlaksana semua.
Pun banyak faktor yang menyebabkan Silpa dari pengelolaan anggaran. Seperti Pandemi Covid-19 selama 2 tahun, sehingga tidak secara leluasa daerah membelanjakan anggarannya.
“Tapi ya itu, targetnya juga dilakukan saat pandemi. Secara sadar diprogramkan saat pandemi. Apalagi dua tahun, harusnya sudah ada penyesuaian,” sentilnya.
*Kahaba-01
