Kabar Bima

5 Desa Jadi Pilot Project Penganggaran Responsif Gender

238
×

5 Desa Jadi Pilot Project Penganggaran Responsif Gender

Sebarkan artikel ini

Kabupaten Bima, Kahaba.- Sebanyak 5 desa di Kabupaten Bima menjadi pilot project untuk penerapan Perencanaan dan Penganggaran Desa Responsif Gender (PPRG). Untuk mendukung agenda ini, perwakilan 5 desa mengikuti pelatihan PPRG yang dilaksanakan di Hotel Lilagraha, Senin kemarin.

5 Desa Jadi Pilot Project Penganggaran Responsif Gender - Kabar Harian Bima
Pelatihan PPRG diikuti 5 desa di Hotel Lila Graha. Foto: Dok Hum

Pelatihan ini merupakan kerjasama Pemerintah Kabupaten Bima dengan Frederich Eibert Stiftung (FES) Indonesia dan difasilitasi oleh Sekretariat Nasional  Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Jakarta dan Perkumpulan Solud NTB. Diikuti 26 peserta yang terdiri dari aparatur desa dan badan perwakilan desa 5 desa pilot project tersebut.

5 Desa Jadi Pilot Project Penganggaran Responsif Gender - Kabar Harian Bima

Wakil Bupati Bima, H Dahlan M Noer dalam sambutannya mengatakan, untuk mengintegrasikan isu gender diperlukan penajaman program agar memastikan laki-laki maupun perempuan memperoleh manfaat dari kegiatan dimaksud.

“Untuk percepatan pengarusutamaan gender tersebut pemerintah melalui kementerian terkait telah mengeluarkan peraturan bersama mengenai strategi nasional percepatan pengarusutamaan gender,” kata Dahlan didampingi Kabid Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB Kabupaten Bima, Laily Ramdhani.

Dalam pengambilan keputusan kata Wakil Bupati, desa juga harus merumuskan strategi pembangunan berwawasan gender yang selaras dengan visi Bima Ramah. Aparatur Pemerintah dan masyarakat harus bekerja keras untuk wujudkan visi tersebut melalui program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Sebelumnya,  Deputy Direktur Sekretariat Nasional FITRA, Misbah Hasan menjelaskan, sejak bergulirnya undang-undang desa, desa memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengelola potensi yang ada di wilayah masing-masing.

“Perlu komitmen yang tinggi dari semua pihak untuk mengelola sumber daya tersebut untuk perbaikan tata kelola perencanaan dan penganggaran di tingkat desa,” terang Misbah.

*Kahaba-03/Hum