Kota Bima, Kahaba.- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima mengusulkan kepada Pemerintah Kota Bima untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), menyusul kondisi fiskal daerah yang dinilai semakin terbatas.
Pimpinan DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan menyampaikan, alokasi anggaran untuk TPP perlu dikaji ulang, terutama dari sisi efektivitas dan dampaknya terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN).
Menurutnya, selama ini TPP diharapkan menjadi instrumen untuk meningkatkan kinerja ASN. Namun dalam praktiknya, peningkatan kinerja yang signifikan belum terlihat.
“ASN itu sudah mendapatkan gaji pokok dari negara. TPP ini kan tambahan untuk mendorong kinerja, tapi realitanya kinerja masih berjalan seperti biasa, tidak ada perubahan signifikan,” ujarnya, Senin 27 April 2026.
Ia menilai, dengan kondisi keuangan daerah yang semakin sempit, pemerintah perlu lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja, termasuk mengkaji kembali kebijakan TPP agar benar-benar tepat sasaran dan berdampak.
Karena itu, dirinya meminta pemerintah daerah tidak hanya mempertahankan skema yang ada, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi besaran anggaran, mekanisme penilaian kinerja, hingga indikator penerimaannya.
“Dengan evaluasi tersebut, kebijakan TPP ke depan dapat lebih efektif, terukur, dan mampu mendorong peningkatan kinerja ASN secara nyata,” tambahnya.
*Kahaba-01
