Kabupaten Bima, Kahaba.- Kendati sudah selesai dilaksanakan, proses seleksi Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kesehatan masih meninggalkan sejumlah persoalan dan polemik. Hal ini pun menjadi atensi sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Bima saat Rapat Paripurna, Rabu (8/3) siang.
Tak heran, Sekda selaku Ketua Panitia seleksi yang hadir mewakili Bupati Bima ‘dihujani’ kritikan pedas dari Anggota Dewan. Mulai dari mekanisme seleksi, pelibatan LPMP, STR palsu, hingga indikasi pengalihan formasi peserta secara sepihak oleh panitia.
Kritikan salah satunya disampaikan Edy Muhlis. Menurut Edy, proses seleksi PTT Kesehatan sarat kepentingan oknum pejabat Pemerintah Kabupaten Bima. Hal itu terlihat dari banyaknya kejanggalan yang muncul.
“Banyak pegawai yang sudah mengabdi lama tapi tidak diperhatikan oleh pemerintah. Justru mereka yang baru kemarin mengabdi bisa lulus. Ini kan aneh,” kata Politisi Nasdem ini heran.
Keterlibatan LPMP NTB dalam proses seleksi PTT juga tak luput dari sorotan Edy. Ia menilai LPMP sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah tidak berkompeten melaksanakan tes akademik karena tidak terkait bidang kesehatan.
“Ini yang membuat seleksi bermasalah. Maka saya menduga kuat banyak mafia dalam proses seleksi PTT,” tudingnya.
Rekan satu fraksi Edy, Ahmad sependapat dan mendesak pemerintah daerah agar mengevaluasi kembali proses seleksi PTT Kesehatan. Sorotan dewan menurutnya sangat beralasan karena munculnya banyak kejanggalan dalam seleksi tenaga kontrak tersebut.
“Kami dari Fraksi Pejuang Restorasi merekomdasikan kepada pemerintah daerah agar mengevaluasi seluruh proses seleksi yang telah dilaksanakan,” tegasnya.
Sementara Ketua Komisi IV, M Natsir meminta penjelasan kepada pemerintah daerah dan Sekda sebagai Ketua Panitia seleksi untuk menjelaskan semua persoalan yang disorot publik.
Diantaranya, terkait penunjukan LPMP NTB, pengalihan formasi peserta dari Ahli Kesehatan Lingkungan secara sepihak maupun perlakuan khusus terhadap seleksi PTT Kesehatan sementara seleksi PTT lainnya terkesan tidak transparan.
“Semua persoalan ini harus dijelaskan oleh pemerintah daerah. Karena terus terang sejak awal kami di Komisi IV tidak setuju dengan seleksi ini,” kata Politisi PAN ini.
Meski memberikan kesempatan menyampaikan aspirasi, Pimpinan Rapat Paripurna, Murni Suciyati tak menyilahkan Sekda untuk menjawab semua kritikan Anggota Dewan. Ia mengarahkan agar masalah tersebut dibahas di tingkat komisi.
Rapat Paripurna pun kemudian dilanjutkan penyampaian laporan hasil Pansus DPRD terkait masalah lainnya tanpa ada jawaban dari Sekda.
Anggota Dewan, Edy Muhlis nampak kecewa dengan keputusan Pimpinan Rapat dan sesaat setelah itu kemudian keluar dari ruang rapat.
*Kahaba-03
