Kabar Bima

LMND Turun ke Jalan Tolak Masuknya Retail Nasional

341
×

LMND Turun ke Jalan Tolak Masuknya Retail Nasional

Sebarkan artikel ini

Kota Bima, Kahaba.- Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Bima, Selasa (4/4) turun ke jalan dan menggelar aksi di depan kantor Pemkot Bima. Massa aksi menggelar aksi di depan kantor Walikota Bima dan meminta pemerintah untuk tidak memberikan ruang masuknya retail nasional Arfamart dan Indomart di Kota Bima.

LMND Turun ke Jalan Tolak Masuknya Retail Nasional - Kabar Harian Bima
LMND, Tolak Retail Nasional. Foto: Deno

Ketua LMND Kota Bima Azwar Anas dalam orasinya mengatakan, kedatangan retail nasional sama halnya membunuh keberadaan pedagang kecil. Banyak contoh dibeberapa daerah lain yang sudah meneima dampaknya. Akibat pemerintah tidak berani menolak, maka sejumlah pedagang disekitar gulung tikar.

“Rencana pemerintah menempatkan retail nasional itu sebanyak 15 titik di Kota Bima. Sama saja membunuh ekonomi rakyat. Untuk itu kami menolak rencana kedatangan Alfamart dan Indomart itu,” tegasnya.

Diakui Anas, rencana penolakan kehadiran retail nasional itu sudah banyak yang menolak. Hanya saja, belum ada yang berani bersikap dan menyatakan penolakannya. Selaku organisasi yang peduli terhadap perkembangan ekonomi kerakyatan, pihaknya sepakat menyatakan sikap untuk menolak kehadirannya.

Bahkan, pihaknya berencana akan melakukan advokasi kepada pedagang kecil. Memberikan pemahaman bahwa kehadiran dagangan milik kapitalis itu akan menggerogoti dan menghancurkan tumbuhnya pedagang kecil.

“Jelas kehadiran retail nasional itu menunjukan tidak ada itikad baiknya pemerintah memajukan ekonomi pedagang lokal,” tudingnya.

Sebagai penolakan yang akan terus masif dilakukan, pihaknya akan terus menggelar aksi menyatakan penolakan atas rencana tersebut. Karena persoalan tersebut harus disikapi dengan serius, agar retail nasional tidak menancapkan kekuatannya di Kota Bima.

Selain memprotes kehadiran retail nasional, LMND juga menyorot pekerjaan drainase pasca banjir yang tidak mampu diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Sehingga dalam pelaksanaannya kerap memunculkan reaksi dari warga.

*Kahaba-05