Kabupaten Bima, Kahaba.- Serikat Guru Indonesia (SGI) Kabupaten Bima mengadakan kegiatan diskusi akhir tahun 2017 tentang pendidikan di Kabupaten Bima, Senin (25/12). Kegiatan ini digelar di salah satu rumah makan di Kecamatan Woha. Dihadiri pengurus DPD SGI Bima, Korwil-Korwil dan Anggota se-Kabupaten Bima.
Dari diskusi ini banyak poin catatan penting SGI mengenai persoalan yang masih membelit pendidikan di Kabupaten Bima. Uraian persoalan itu satu persatu disampaikan pembicara diskusi.
Pemaparan pertama disampaikan perwakilan Dewan Pendidikan Kabupaten Bima, Damhuji. Menurut Damhuji visi dan misi pendidikan Bima Ramah belum memenuhi harapan masyarakat Kabupaten Bima. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya persoalan pendidikan yang muncul.
“Ini disebabkan tidak adanya pelibatan elemen pendidikan untuk duduk bersama mencari solusi. Seperti organisasi profesi guru SGI Kabupaten Bima, praktisi pendidikan, akademisi, masyarakat peduli pendidikan,” paparnya.
Kemudian antara legislatif dan eksekutif belum terjalin komunikasi untuk menentukan arah pendidikan di Kabupaten Bima ke depannya. Ia juga mengeritisi belum maksimalnya peran Dewan Pendidikan Kabupaten Bima dalam mempengaruhi kebijakan pendidikan di Kabupaten Bima.
Begitupun fungsi Dewan Pendidikan bahkan belum diketahui masyarakat. Ia menyarankan, rekrutmen Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten harus memiliki kriteria. Salah satunya usia maksimal untuk menjadi anggota, mengingat saat ini dewan pendidikan banyak diisi generasi sepuh.
“Ke depannya perlu generasi muda yang progresif untuk mengisi struktur Dewan Pendidikan Kabupaten Bima,” inginnya.
Tak hanya itu sambung Damhuji, fungsi dewan pendidikan harus dapat merekomendasikan persoalan terkait kebijakan pendidikan Kabupaten Bima. Seperti pada polemik persoalan SK GTT 100 orang beberapa waktu lalu.
Seharusnya agar tidak terjadi polemik di media jelasnya, Dewan Pendidikan Kabupaten Bima dapat menjadi tempat aspirasi bagi semua unsur-unsur pendidikan. Kemudian dapat menjadi advisor, supporting, controler dan mediator untuk menyelesaikan problem kebijakan di Kabupaten Bima.
Pembicara kedua Juwaidin Ismail menilai, Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima harus memiliki niat baik dalam membangun pendidikan. Ia meminta pendidikan tidak dijadikan proyek oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab, budaya pungli harus dihapus agar tidak merusak tatanan pendidikan.
Persoalan lain yang menjadi catatan doktor ini, yakni kepala sekolah tidak boleh lagi berfungsi sebagai pimpinan proyek di sekolah, mutu dan kualitas guru harus diperhatikan.
“Sertifikasi guru harusnya yang bertujuan untuk kesehjahteraan guru dan harus dibarengi dengan peningkatan kinerja guru,” ujar Juwaidin.
Pembicara berikutnya, Ketua SGI Kabupaten Bima Eka Ilham memgatakan, SGI menaruh perhatian terhadap persoalan mutu pendidikan baik dari aspek sumber daya kepala sekolah, guru dan siswa.
“SGI Kabupaten Bima selama ini mengadakan kegiatan seminar, diskusi dan workshop sebagai bentuk langkah kongkrit berkonstribusi untuk pendidikan,” jelasnya.
Eka berharap di tahun 2018 mendatang, SGI Kabupaten Bima sebagai organisasi profesi akan menjadi mitra kritis bagi pemerintah serta dapat memperjuangkan nasib para guru dan berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bima.
*Kahaba-03
