Kota Bima, Kahaba.- Kepala Dinas Sosial Kota Bima H Muhidin membantah pungli dana PKH yang disampaikan warga saat reses Anggoat DPRD Kota Bima Dapil II di Lingkungan Ni’u Kelurahan Dara kemarin. (Baca. Saat Reses, Warga Dara Keluhkan Soal Pemotongan Dana PKH)
“Yang disampaikan warga Dara Afiansyah itu tidak benar. Karena selama pelaksanaan penyaluran bantuan tidak ada laporan pungli,” bantahnya, Jumat (8/2).
Muhidin yang juga didampingi Koordinator PKH Kota Bima M Husny dan SDM PKH Dudi Ardiansyah menjelaskan, perbedaan nilai yang diterima oleh penerima manfaat, baik saat berada di Bank maupun hanya saat memegang buku tabungan dan ATM yang dibawa petugas PKH, juga tidak benar.
Sebab baik saat penandatanganan, nominal uang yang diterima juga sesuai saat pencairan. Karena baik buku tabungan dan ATM, dipegang oleh penerima manfaat.
“Tidak benar hanya diterima Rp 500 ribu, karena uang yang dicairkan diambil langsung oleh penerima manfaat melalui ATM. Jika ada kekurangan, bisa juga telah diambil pada 4 bulan sebelumnya sesuai dengan pencairan dana PKH,” bebernya.
Mengenai perbedaan nilai Rp 2 juta dan Rp 500 ribu kata Muhidin, itu disebabkan adanya perbedaan nilai bantuan selama periode kepemimpinan 2 menteri sosial, yaitu saat Hj Khofifah dan Idrus Marham. Bantuan dihiutng berdasarkan jumlah anggota keluarga dan hanya berdasarkan 1 kepala keluarga (KK).
Apabila dihitung berdasarkan anggota keluarga, maka bantuan dana yang didapatkan Rp 2 juta. Sedangkan berdasarkan hitungan 1 kepala keluarga saja, maka bantuan hanya Rp 500 ribu. Sehingga bila ada perbedaan, itu disebabkan masa transisi 2 kebijakan menteri sosial yang saat itu berbeda.
Sementara itu Koordinator PKH Kota Bima M Husny dan SDM PKH Dudi Ardiansyah menambahkan, memahami dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Jika ada kendala yang terjadi di lapangan, sebaiknya masyarakat melaporkan langsung ke Kantor PKH bersama data, agar bisa di kroscek secara bersama.
Sebagai pendamping PKH, pihaknya selalu menemani penerima manfaat di Kelurahan Dara selama proses pencairan bantuan. Jika tidak ditemani, pihaknya takut ATM tertelan di mesin karena ketidakmampuan penerimaan manfaat menggunakan kartu ATM.
“Besarnya nominal yang ditarik juga tetap sepengetahuan penerima manfaat. Jadi, pernyataan Ifansyah itu tidak benar sama sekali,” tepisnya.
Untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut tambahnya, mereka akan turun pekan ini di Lingkungan Niu, agar bisa kroscek kebenarannya.
*Kahaba-04
