Kota Bima,Kahaba.- Pasca aksi demo warga Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda pada hari Kamis (10/1/2013) yang menuding terjadinya manipulasi data penerima kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesmas), sejumlah instansi pemerintah mengaku tidak tahu menahu tentang siapa yang telah melakukan proses verifikasi faktual warga penerima kartu Jamkesmas.
Sebelumnya pihak Kelurahan Mande, melalui pejabat Sekretaris Lurah A. Rasyid, mengaku tidak tahu, terkait proses verifikasi faktual terhadap warga penerima jamkesmas. Bahkan Rasyid mengaku pihaknya tidak pernah diajak koordinasi oleh intansi yang melakukan verifikasi faktual.
Pernyataan yang dilontarkan oleh Sekretaris Kelurahan Mande yang menyebutkan bahwa pendataan dilakukan oleh petugas dari BPS Kota Bima membuat Kahaba mencoba menelusuri ini lebih jauh.
Penelusuran pertama Kahaba dilakukan di kantor BPS Kota Bima tidak membuahkan hasil maksimal. Pada saat dikunjungi Jumat (11/1/2013) pagi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bima, Drs. Sabarni yang ingin kami konfirmasi malah tidak mau ditemui. Salah satu staf BPS yang bernama Susi mengatakan, sementara ini kepala BPS sedang tidak bisa diwawancarai. “Bapak lagi sibuk, tidak bisa ditemui,” katanya.
Namun Susi sempat menampik apabila kantornya dikatakan terlibat dalam proses verifikasi faktual terhadap penerima jamskemas dari Kelurahan Mande. Ia memastikan bahwa instasi yang melakukan verifikasi itu bukan bukan dari BPS Kota Bima. ”Kita tidak tahu mengenai data Jamkesmas,” pungkasnya.
Tak berhenti disitu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima, dr. Agus Dwi Pitono, yang dikonfirmasi terpisah mengatakan untuk proses verifikasi data warga penerima kartu Jamkesmas bukan dilakukan oleh instansinya.
Lanjut Agus, dari pemerintah pusat Dikes Kota Bima hanya ditugaskan untuk mendistribusikan kartu tersebut kepada warga namanya terpilih dalam program itu. Untuk mempermudah pendistribusian kartu, Dikes melakukan pembagian melalui beberapa puskemas yang tersebar di wilayah domisili para pemilik kartu. ”Yang jelas, kita tidak tahu mengenai pendataan,” tukasnya.
Ketika ditayakan mengenai instasi mana yang melakukan proses verifikasi, Agus mengaku tidak tahu dan bukan kewenangannya. Terkait adanya aksi unjuk rasa warga Mande kemarin, Dikes sudah mencoba berkoordinasi dengan BPS Kota Bima untuk mengonfirmasi hal tersebut. Namun diakui Agus, BPS juga mengatakan tidak mengetahui perihal pendataan dan verifikasi itu.
Dibalik ketidak tahuan tiga instansi pemerintah tersebut terkait dengan siapa pihak yang telah mendata dan memverifikasi data-data penerima Jamkesmas yang dituding penuh manipulasi itu, tersimpan sebuah tanda tanya besar, ‘hantu’ kah yang melakukannya? [BS]
