Kota Bima, Kahaba.- Manajemen Bima TV memutuskan membatalkan kerjasama dengan Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Kominfotik. Pembatalan kerjasama itu karena sejumlah pertimbangan. Di antaranya menghindari fitnah yang merusak nama baik lembaga maupun pengelola media. Agar media juga tidak terpasung dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Untuk menghindari fitnah, kami menarik kerjasama untuk tahun anggaran 2022. Anggaran kerjasama Bima TV belum dicairkan,” kata Pemimpin Redaksi Bima TV, Sofiyan Asy’ari, Kamis sore.
Dia menjelaskan, mestinya kerjasama antara institusi mana pun dengan media, harus dipandang sebagai kebutuhan untuk menyalurkan informasi publik. Itu pun tegas diatur dalam poin-poin kerjasama.
“Publik juga Pemerintah Kota Bima, harus memahami kerjasama itu bukan dalam bentuk bantuan yang seakan diberikan cuma-cuma. Kerjasama itu dalam konteks kelembagaan,” tambahnya.
Disampaikannya, dengan adanya kerjasama, tentu menimbulkan konsekuensi. Ada hak juga ada kewajiban-kewajiban. Bukan gratisan, seolah untuk memperkaya pengelola media.
Dia berterima kasih atas kepercayaan Pemerintah Kota Bima, tetapi jika itu hanya untuk menimbulkan kegaduhan, sebaiknya dibatalkan.
“Kami paham bahwa kami butuh dana operasional yang tidak sedikit. Selain membayar IPP setiap tahun, sejak migrasi ke siaran digital juga ada kewajiban menyewa Multiplexer TVRI. Tetapi jika hanya menimbulkan kegaduhan, sebaiknya tidak ada kerjasama. Agar media juga tidak ikut kehilangan kepercayaan publik,” tegasnya.
Hal lain yang dihindari juga adalah adanya anggapan bahwa kerjasama itu terjadi karena ada hubungan-hubungan yang tidak profesional antara media dengan kepala daerah.
“Ini kesan yang tidak baik dan kami sudah terbiasa kerja dengan standar yang jelas. Setelah kami pertimbangkan matang-matang, ini keputusan yang terbaik buat kami,” tambahnya.
Sofiyan juga menyampaikan, kerjasama dengan Pemkot Bima bukan saat ini saja, pernah juga ada di masa yang lalu. Kerjasama yang dibangun selalu proporsional, tidak mengaitkannya dengan kontrol sosial media ke pemerintah. Apalagi dikaitkan dengan sikap dan pernyataan pribadi pengelola media.
*Kahaba-01
