Kota Bima, Kahaba.- Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pekerjaan Umum (PU), Pertambangan dan Energi Kota Bima beberapa tahun terakhir selalu di bawah target. Pada Tahun 2015, target awal diberikan sebesar Rp500 juta.
Kemudian diturunkan pada saat APBD Perubahan menjadi Rp200 juta. Namun, PAD yang mampu dicapai hanya Rp160 juta. Berdasarkan hasil Monitoring Evaluasi (Monev) Komisi III DPRD Kota Bima, dinas beralasan karena terkendala tidak maksimalnya pengelolaan alat berat.
“Memang, potensi PAD yang disampaikan hanya dari alat berat. Sementara Pemerintah Kota Bima menjelang akhir Tahun 2015 menarik semua alat berat dari workshop,” jelas Ketua Komisi III, Alvian Indrawirawan, pagi tadi.
Alasannya kata Alvian, karena terkait kondisi alat, dokumen kendaraan dan pengecekan fisik kendaraan. Hingga kini, alat berat itu belum bisa dimanfaatkan kembali dan sebagian besar masih diparkir di samping Kantor Pemerintah Kota Bima.
Begitu pula dari potensi PAD lainnya lanjut dia, yakni laboratorium pengujian material proyek fisik. Keberadaan laboratorium ini juga menjadi kendala karena tidak dikelola dengan baik.
“Hanya dua potensi ini yang ada Dinas PU. Tetapi kami yakin, kalau dikelola dengan maksimal bukan Rp250 juta yang dicapai, melainkan lebih dari itu,” ujarnya.
Alvian mengaku, cukup optimis di bawah kendali pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PU baru ini target PAD Tahun 2016 sebesar Rp250 juta mampu dicapai. Apalagi, pihak dinas dalam waktu dekat akan mempelajari regulasi untuk pengelolaan sumber PAD pada SKPD setempat oleh pihak ketiga.
Sementara terkait serapan anggaran Dinas PU sambungnya, hanya satu kegiatan yang belum dilaksanakan pada Tahun 2015. Yakni pemasangan pipa, karena kendala belum beroperasinya SPAM. Sehingga anggaran sebesar Rp300 juta lebih dikembalikan ke kas daerah.
“Hitungan kita realisasi anggaranya sudah 90 persen lebih dari semua kegiatan yang direncanakan,” tuturnya.
Pada saat monev itu, Komisi III juga mengusulkan beberapa hal. Diantaranya, agar ke depan Dinas PU lebih pro aktif melobi anggaran di Pemerintah Pusat dan Propinsi. Sehingga berbagai kegiatan bisa diaktifkan di Kota Bima dalam rangka memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.
Selain itu menyarankan, agar Dinas PU membuat perencanaan untuk pembangunan embung. Melakukan survey lokasi dan titik rawan bencana di Kota Bima untuk meminimalisir bencana alam yang terjadi setiap tahun.
“Harapan kita, bagaimana tahun depan banjir tidak terjadi lagi di Kota Bima,” ujarnya.
*Ady
