Kota Bima, Kahaba.- Pimpinan DPRD Kota Bima Sudirman DJ menjelaskan soal anggaran insentif tenaga honorer K2 yang dikeluarkan dari struktur APBD tahun 2019. Padahal awalnya, Walikota dan Wakil Walikota Bima Lutfi-Feri sudah mengalokasikan anggaran itu pada perencanaan APBD. (Baca. Insentif K2 Rp 1 Juta Tidak Masuk APBD, Pemerintah Dituding Ingkar Janji)
“Kalau bicara janji politik, Walikota Bima dan Wakil Walikota Bima Lutfi-Feri dalam rancangan awal APBD tahun 2019, dimasukan hingga Rp 20 miliar lebih itu khusus untuk K2,” ungkapnya, Sabtu (1/2).
Hanya saja yang menjadi persoalannya, ada pertimbangan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bima saat pembahasan anggaran. Karena, masalah K2 harus diperjelas terlebih dulu jumlah data validnya. Maka, Banggar meminta agar pemerintah melakukan validasi, dan menyelesaikan sejumlah persoalannya.
Pertimbangan Banggar untuk ditarik kembali dana itu dari APBD akhirnya disepakati saat rapat penyusunan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Validasi jumlah K2 juga menjadi kesepakatan bersama antara Banggar dengan TAPD.
“Bayar gaji K2 sebenarnya gampang, tidak usah validasi. Tinggal ambil saja data di Menpan-RB. Tapi langkah itu tetap saja melanggar regulasi. Makanya, kita di Banggar juga tidak mau masuk penjara gara – gara membayar insentif K2,” tegasnya.
Sudirman mencontohkan, kasus pembayaran gaji seorang ASN Kota Bima yang masuk penjara. Pada akhirnya pembayaran itu diproses hukum. Apalagi tenaga honorer K2 yang juga banyak tidak jelas dan bekerja sesuka hati, kemudian harus dibayarkan seketika insentifnya, maka pasti akan berdampak hukum.
“Kalau kita di Banggar juga harus menerobos aturan itu, kita dong yang dibui kemudian K2 yang senang,” sorotnya.
Maka dari itu, Banggar meminta kepada pemerintah melalui dinas teknisnya untuk mendata dan validasi terlebih dahulu jumlah K2. Dewan juga sudah menganggarkan ratusan juta untuk kerja tim validasi tersebut.
Sebab, perlu adanya kroscek lapangan, agar jumlah K2 yang sebenar – benarnya bekerja bisa diketahui. Karena sejauh ini, jumlah yang bermasalah di K2 guru – guru dan di Dinas Dikbud Kota Bima.
Duta Partai Gerindra tersebut bahkan mengungkapkan, ada disalah satu SD, anaknya sudah 3 tahun tidak masuk kerja, tapi absennya tetap lancar. Setelah ditelusuri, ternyata ibunya yang juga guru di sekolah setempat yang rutin mengisi absen.
“Makanya perlu ada validasi, karena pasti amburadulnya data ini juga terjadi di hampir semua OPD. Tujuannya sederhana saja, biar honorer K2 yang benar – benar bekerja itu bisa diakomodir,” jelasnya.
Lantas dialokasikan kemana anggaran Rp 20 miliar lebih untuk K2 tersebut? Sudirman mengaku, anggaran itu masuk ke program visi misi Walikota Bima dan Wakil Walikota Bima Lutfi-Feri yang lain. Seperti sejumlah infrastruktur dan juga untuk kepentingan masyarakat yang lain.
Dirinya juga menegaskan, kebijakan pembayaran insentif honore K2 sebesar Rp 1 juta sudah diupayakan oleh Walikota dan Wakil Walikota Bima Lutfi-Feri. Bukan tidak ingin mewujudkan janji politik saat kampanye. Namun regulasi yang kemudian harus dipatuhi, agar tidak menjadi persoalan dikemudian hari.
“Solusinya memang belum bisa dibayar dulu yang Rp 1 juta itu, insentif yang lama yang masih diberlakukan,” katanya.
Sudirman juga menepis pernyataan para tenaga Honorer K2 soal insentif itu masuk visi misi. Sesungguhnya kata dia, itu tidak masuk visi misi, tapi janji politik. Janji politik tidak mesti harus ditunaikan pada tahun pertama, bisa saja diwujudkan pada tahun – tahun berikutnya. Karena janji politik tidak masuk skala prioritas.
“Yang prioritas itu visi misi nya. Di APBD tahun 2019, 90 persen visi misi Lutfi – Feri diakomidir dalam APBD,” paparnya.
Diakhir pembicaraannya Sudirman juga menyentil Ketua Front Tenaga Honorer K2 Dedi Alfarianto dan diminta untuk tidak berlebihan menyorot soal insentif itu. Karena dirinya berani memastikan bahwa 90 persen K2 saat itu tidak mendukung Lutfi – Feri.
“Yang ketua Front Tenaga Honorer K2 Dedi itu tidak mendukung pasangan Lutfi – Feri, dia mendukung pasangan calon lain. Semua orang tahu itu,” tudingnya.
Untuk itu, mewakili pemerintah di Badan Anggaran DPRD Kota Bima dirinya meminta para tenaga honorer K2 untuk bersabar. Janji politik Walikota dan Wakil Walikota Bima Lutfi – Feri tetap akan ditunaikan. Hanya saja, proses mewujudkannya tidak boleh melabrak aturan dan regulasi.
*Kahaba-01
