Kota Bima, Kahaba.- Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Kelurahan Kota Bima yang kini sedang berlangsung dimanfaatkan oleh Wakil Walikota H. Arahman H. Abidin untuk sosialisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir.
Saat membuka MTQ Kelurahan Na’e (19/3) dan Kelurahan Dara (20/3), Arahman menyampaikan, saat ini Kota Bima masih fokus dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir.
“Saya juga menyadari, banyak pertanyaan dari masyarakat mengenai program penataan drainase yang saat ini sedang dilaksanakan. Saya memohon maaf jika masyarakat merasa terganggu dengan proyek ini,” ucapnya melalui siaran pers yang disampaikan Plt. Kabag Humas dan Protokol, Syahrial Nuryaddin.
Diakui Arahman, penataan drainase dan normalisasi sungai merupakan dua program prioritas yang menjadi arahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mencegah banjir terjadi lagi. Apalagi sekarang cuaca masih tidak menentu. Tiga hari terakhir hujan turun deras seperti yang terjadi pada bulan Desember saat terjadinya banjir dulu. Waktu itu banjir terjadi karena jalannya air terganggu.
“Kita belajar dari pengalaman tersebut. Maka perbaikan drainase dan normalisasi sungai sangat mendesak untuk dilaksanakan. Terkait pengerjaannya yang sementara terhenti, ini karena kita statusnya menunggu anggaran dari pusat,” paparnya.
Pemerintah Kota Bima tetap berupaya mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat agar perbaikan drainase ini bisa segera dilanjutkan. Harapan ini juga tidak mudah terpenuhi. Berdasarkan penjelasan Kepala BNPB saat Rakornas Penanggulangan Bencana di Yogyakarta bulan Februari lalu, pada bulan Januari dan Februari 2017 di seluruh daerah di Indonesia terjadi lebih kurang 300 bencana.
“Jadi anggaran dari pusat harus dibagi untuk ratusan daerah yang juga membutuhkan rehabilitasi dan rekonstruksi. Saya berharap dukungan dan doa seluruh masyarakat agar pendekatan kita kepada BNPB dapat berjalan lancar dan dimudahkan,” katanya.
Selanjutnya untuk program normalisasi sungai, masih ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Diawali dengan pengadaan lahan untuk relokasi warga yang bermukim di bantaran sungai, kemudian pelaksanaan relokasi.
Baru setelah itu bisa total melaksanakan normalisasi sungai. Dirinya berharap kondisi ini dapat dipahami oleh semua masyarakat. Semua ingin seluruh drainase cepat diperbaiki, seluruh bangunan dan jalan yang rusak bisa dibangun kembali. Namun kembali lagi, pemerintah memiliki banyak keterbatasan terutama dalam hal anggaran.
*Kahaba-01/Hum
