Kabupaten Bima, Kahaba.- UPTD Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Wawo menggelar pertemuan dengan BP3K, Pengecer Pupuk, Kelompok Tani, Pemerintah Desa se-Kecamatan Wawo dan Gerakan Pemuda Peduli Perubahan (GPPP), Selasa (15/11/2016).
Pertemuan ini dilaksanakan di ruangan Kantor BP3K Kecamatan Wawo. Membahas persoalan pupuk yang diindikasi dijual melebihi harga eceran tertinggi (HET). Turut hadir pula dalam pertemuan ini Kapolsek Wawo beserta jajarannya,
Kepala UPTD Pertanian Wawo, Taufan menjelaskan, pertemuan ini digelar untuk merespon tuntutan GPPP beberapa hari lalu. Yakni terkait dugaan adanya penjualan pupuk melebihi HET oleh oknum pengecer. “Kita hadir di sini untuk mencari solusi terhadap masalah tersebut, sehingga tidak ada yang di rugikan,” jelas Taufan.
Jalannya pertemuan berlangsung alot karena masing-masing pihak saling mempertahankan pendapat. Bahkan, saling menuding dan menyalahkan terkait persoalan pupuk tersebut.
Sekretaris Desa Kombo, Suhardin mengatakan, mempertanyakan mengapa jatah pupuk jenis MK 1 dan MK 2 untuk Desa Kombo tahun ini tidak di distribusikan. Padahal, pupuk tersebut sangat dibutuhkan petani setempat.
“Desa Kombo setiap tahun selalu mengalami kelangkaan pupuk. Masyarakat selalu mengeluhkan hal ini kepada kami. UD Sinar Wawo kalau tidak siap lagi lebih baik kasih kepercayaan orang lain saja,” sorot Suhardin.
Sementara Pengelola UD Sinar Wawo, St. Mariam malah menuding selama ini Kelompok Tani (Poktan) Desa Kombo tidak mau membangun komunikasi dengan baik. Masalahnya, Ia pernah menyodorkan nota kepada sebagai bukti penyaluran pupuk, tetapi malah ditahan oleh Kades hingga kini.
“UD sinar Wawo dan Poktan Kombo memang tidak harmonis tetapi ini tidak terjadi untuk Desa Raba dan Tarlawi,” akunya.
Kemudian untuk jatah Pupuk MK 1 dan MK 2, pihaknya beralasan tidak menyalurkan karena tidak ada petani yang membutuhkan. Namun, Ia berjanji akan segera menyalurkannya bila memang diminta masyarakat.
Mariam juga menuding, Desa Kombo tidak ingin bermitra lagi dengan UD Sinar Wawo. Kondisi itu menurutnya, sangat berbeda dengan desa lainnya di Wawo yang selalu menjalin komunikasi dengan baik. “Kombo nota saja tidak mau di tanda tangani, bagaimana bisa kami layani. Kami minta peran Pemdes untuk menyampaikan kepada masyarakat,” ujarnya.
*Kahaba-08
