Dewan Nilai Tiga Opsi Pemerintah Merugikan Zailani

Kota Bima, Kahaba.- Tiga opsi yang ditawarkan Pemerintah Kota Bima untuk menyelesaikan sengketa tanah di Gunung Parapimpi, menurut Anggota DPRD Kota Bima Sudirman DJ, justeru merugikan Zailani, selaku pihak yang sah memiliki tanah tersebut. (Baca. Solusi Tanah Parapimpi, Pemkot Bima Tawarkan Tiga Opsi)

Ketua Baleg DPRD Kota Bima, Sudirman DJ. Foto: Bin

Ketua Baleg DPRD Kota Bima, Sudirman DJ. Foto: Bin

Dirinya juga menilai, Pemerintah telah mengintervensi terlalu jauh urusan tanah tersebut. Mestinya solusi yang ditawarkan Pemerintah, tidak mengeluarkan opsi yang justeru membuat seolah tanah itu bukan milik Zailani.

“Tanah itu miliki Zailani, surat surat nya lengkap, dia memiliki hak atas tanah itu. Jadi, tiga opsi dari Pemerintah itu tidak masuk akal,” sesalnya, saat diwawancarai Kahaba.net, Jumat (24/6).

Menurut dia, melihat keabsahan dokumen yang dimiliki Zailani, pria tersebut bisa saja membangun rumah di tanah tersebut. Karena dia merupakan pemilik sah tanah seluas 349 meter persegi itu.

“Kalau saya pribadi ya, bangun saja rumah di tanah itu. Apa urusan orang, saya yang punya tanah dan saya punya bukti – bukti yang sah,” katanya.

Mestinya, sambung duta Partai Gerindra yang juga berdomisili di Kelurahan Pane itu, warga yang keberatan dengan tanah milik Zailani tersebut, diproses hukum saja. Biar semua bisa menunjukan bukti kepemilikan di Pengadilan.

“Dimata Hukum akan terkuak semua siapa pemilik tanah itu. Tapi jika dilihat dari surat – surat dan sertifikat yang dimiliki Zailani, itu tanah miliknya Zailani,” tegasnya.

Wakil rakyat dua periode itu menambahkan, sudah saatnya masyarakat berpikir cerdas tanpa harus memaksakan kehendak. Jika itu dipaksakan, maka akan membawa dampak buruk kehidupan sosial masyarakat.

“Semua opsi pemerintah yang diberikan tetap akan diserahkan kembali kepada Zailani, apakah menerima atau tidak keputusan tersebut,” tandasnya.

*Bin/Eric

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *