Bicara Penyerahan Aset Dengan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah Sambut Positif

Kota Bima, Kahaba.- Rombongan DPRD Kota Bima memanfaatkan kunjungan kerja di Mataram untuk bertemu dengan Gubernur NTB H Zulkieflimansyah, Senin malam (28/1). Pertemuan itu membahas soal sejumlah aset pemerintah provinsi yang ada di Kota Bima, agar bisa secepatnya diserahkan untuk dikelola.

Ketua dan Anggota DPRD Kota Bima saat bertemu Gubernur NTB. Foto: Ist

Anggota DPRD Kota Bima Nazamuddin menuturkan, kedatangan mereka bertemu Gubernur NTB dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bima. Pada kesempatan pertemuan itu, dibicarakan dengan serius soal keberadaan aset provinsi yang tidak dikelola dengan baik.

“Kita meminta beberapa aset provinsi yang tidak dikelola dengan baik di Kota Bima, agar diserahkan dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk kemashlatan dan hajat hidup masyarakat,” ungkap Nazamuddin saat menghubungi media ini, Selasa (29/1).

Diakuinya, dari hasil pertemuan itu Gubernur NTB sangat merespon dengan baik dan hari ini mengundang jajaran DPRD Kota Bima, Bagian Aset Kota Bima dan Bagian Aset Provinsi NTB untuk menindaklanjuti itu.

“Langsung direspon positif oleh Gubernur NTB. Hari ini akan langsung diinventarisir oleh Bagian Aset Provinsi NTB, dan secepatnya bisa diserahkan ke Kota Bima,” katanya.

Nazamuddin menyebutkan, aset milik Pemerintah Provinsi NTB dimaksud seperti Bumi Perkemahan Gasu yang ada di Kodo, lahan milik SMKPP Bima yang ada di belakang kantor Walikota Bima dan Lapangan Penaraga dan beberapa aset lain berupa lahan dan bangunan.

Sejumlah aset itu, keberadaannya dinilai mubazir dan tidak dimanfaatkan dengan baik. Jika aset dimaksud bisa diserahkan ke pemerintah daerah, tentu akan dimanfaatkan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Tidak saja aset milik provinsi sambung pria yang juga Ketua PKPI Kota Bima, pihaknya juga meminta kepada Gubernur NTB untuk memediasi pembicaraan aset milik Pemerintah Kabupaten Bima yang masih berada di Kota Bima, untuk diserahkan juga.

Seperti tanah eks jaminan kepala desa dan staf desa dulu sebelum pemekaran. Kemudian bekas Kantor Bupati Bima, yang keberadaannya dipandang sangat menganggu nilai estetika dan keindahan Kota Bima.

“Kalau sudah diserahkan ke Pemerintah Kota Bima, maka tentu akan dikelola dengan baik,” tuturnya.

Nazamuddin menambahkan, pihaknya merasa sangat gembira karena Gubernur NTB menyambut positif pertemuan itu. Ia pun berharap semoga proses penyerahan ini tidak menelan waktu yang lama, agar aset – aset dimaksud bisa segera dimanfaatkan.

*Kahaba-01

Komentari Berita Via Facebook
Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan redaksi kahaba.net. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung spam atau kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *