oleh

Kebijakan Walikota Bima Dinilai tidak Pro Rakyat, Akademisi Sentil Dewan yang Berdiri Membela Eksekutif

Kota Bima, Kahaba.- Akademisi STISIP Mbojo Bima A Kadir menilai sejumlah kebijakan Walikoa Bima tidak menunjukan keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Sebut saja masalah klasik seperti krisis air bersih yang dialami sejumlah lingkungan, hingga kini tak bisa diwujudkan.

Kebijakan Walikota Bima Dinilai tidak Pro Rakyat, Akademisi Sentil Dewan yang Berdiri Membela Eksekutif
Kantor DPRD Kota Bima. Foto: IstPRD

Kemudian alokasi dana hibah untuk Polres Bima Kota miliaran rupiah, pembangunan kantor sayap Walikota Bima, pengadaan lampu hias di 3 jembatan. Terbaru pengadaan HP Android pinjaman untuk RT dan rumah aspirasi yang dibangun namun tak berfungsi, menjadi potret kebijakan yang tak menyentuh langsung akar permasalahan warga.

Menuru Kadir, dari sederet kebijakan yang tidak memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, mestinya harus disikapi serius oleh DPRD Kota Bima. Bukan tinggal diam dan tidak mengontrol dengan baik sejumlah kebijakan tersebut.

“Mestinya harus segera bersikap dan bertindak atas nama rakyat. Jangan diam saja melihat kebijakan yang tidak menyentuh langsung kebutuhan rakyat,” kritiknya, Kamis (3/6).

Jika bicara pemenuhan kemaslahatan rakyat secara umum, tentu yang mesti dituntut bertanggungjawab adalah wakil rakyat yang duduk di DPRD Kota Bima. Legislatif sebagai kepentingan konstituen, tidak boleh bersikap apatis melihat dinamika yang terjadi.

“25 anggota dewan itu harus berbuat dan bertindak mewakili kepentingan rakyat. Krisis air bersih hingga saat ini, dewan harus berjuang juga menyelesaikannya,” tegas mantan Ketua HMI Cabang Bima itu.

Yang ia lihat saat ini sambungnya, wakil rakyat di Kota Bima cenderung menjadi bagian yang membela kepentingan pemerintah. Lantas, jika kepentingan rakyat saja diam dan membisu, kemana rakyat harus mengadu.

Karena wakil rakyat sejatinya, harus berdiri untuk dan atas nama rakyat. Setiap kebijakan politik anggaran dan pembangunan yang dinilai tidak pro rakyat, dewan hadir membela dan menunjukan keberpihakannya.

“Dari potret yang terjadi di Kota Bima saat ini, DPRD secara kelembagaan memanggil Walikota Bima di lembaga politik tersebut. Mempertanyakan apa maksud dari semua ini,” sarannya.

*Kahaba-01

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kabar Terbaru