Kabar Kota Bima

Capaian PAD Kota Bima Rendah, Ini Rincian Realisasi OPD   

555
×

Capaian PAD Kota Bima Rendah, Ini Rincian Realisasi OPD   

Sebarkan artikel ini

Kota Bima, Kahaba.- Kabid Penagihan dan Pelayanan BPKAD Kota Bima Juniar Setiawan mengungkapkan jika realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bima hingga Juli 2022 masih rendah. Target sebanyak Rp 68 miliar, baru terkumpul Rp 20 miliar lebih atau sebanyak 29,26 persen. (Baca. Hingga Juli, Realisasi PAD Kota Bima Rendah)

Capaian PAD Kota Bima Rendah, Ini Rincian Realisasi OPD    - Kabar Harian Bima
Kabid Penagihan dan Pelayanan BPKAD Kota Bima Juniar Setiawan. Foto: Bin

Juniar menyebutkan, ada 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Bima yang dibebankan untuk capaian PAD. Namun terhitung hingga bulan Juli 2022, realisasinya masih rendah.

Disebutkannya sejumlah OPD yang memiliki PAD dan realisasinya hingga Juli 2022 yakni pertama Dinas Pariwisata dengan target PAD sebanyak Rp 1,5 miliar, realisasi baru Rp 447 juta. Dinas Dikbud Rp 150 Juta, realisasi baru 78 juta.

Kemudian Dinas Perikanan dan Kelautan target PAD sebanyak Rp 193 juta, realisasi sebesar Rp 109 juta. Dinas PUPR ditargetkan sebanyak Rp 1,3 miliar, tapi realisasi hingga Juli baru Rp 577 juta.

Dinas Kesehatan target PAD sebanyak Rp 19 miliar, realisasi baru Rp 825 juta. BPKAD target sebanyak Rp 40 miliar, realisasi baru Rp 16 miliar.

Dinas Perhubungan ditargetkan sebanyak Rp 1,6 miliar, angka realisasi baru Rp 461 juta. Dinas Koperindag target PAD sebesar Rp 2,7 miliar, realisasi baru Rp 603 juta.

Lalu di Bagian Umum Setda Kota Bima, target sebanyak Rp 548 juta, realisasi baru Rp 260 juta. Dinas Pertanian target sebesar Rp 300 juta, realisasi baru Rp 176 juta. Dinas Lingkungan Hidup target PAD sebanyak Rp 700 juta, namun realisasi baru Rp 198 juta dan terakhir Dinas Kominfostik target Rp 197 juta, realisasi baru Rp 70 juta.

Diakuinya, target tahun ini lebih tinggi dari target-target tahun sebelumnya. Hanya saja hingga di bulan Juli, realisasi belum signifikan.

“Secara umum karena pengaruh Covid-19, kemudian kondisi masyarakat yang memang terdampak pandemi, semua kompleks termasuk inflasi,” terangnya.

Terhadap kondisi ini sambung Juniar, semua OPD yang memiliki PAD sudah dipanggil Sekda untuk evaluasi.

“Sekda memerintahkan untuk menggenjot kinerja,” katanya.

*Kahaba-01