Kabupaten Bima, Kahaba.- Setelah mahasiswa menyampaikan aspirasi cukup lama, Ketua STKIP Taman Siswa (Tamsis) Bima, Ibnu Khaldun akhirnya keluar menemui puluhan pendemo dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Senin (17/10) siang. (Baca. Dinilai Otoriter, STKIP Tamsis Didemo Mahasiswa)
Doktor jebolan Universitas Indonesia (UI) tersebut keluar didampingi Ketua Yayasan Kampus, H Sudirman serta sejumlah dosen setempat. Dalam penjelasannya, Ibnu Khaldun mengklarifikasi semua tudingan mahasiswa yang disampaikan dalam pernyataan sikap.
Ia membantah, pihak lembaga bersikap otoriter dan tidak transparan dalam pengelolaan anggaran kampus. Menurutnya, saat ini pihak kampus justru dalam upaya menuju pengelolaan keuangan yang akuntabel.
“Kami sudah sangat transparan. Itu terbukti dengan melibatkan Akuntan Publik untuk mengaudit pengelelolaan anggaran kampus,” jelasnya.
Bahkan kata dia, diyakini belum ada kampus lain di Bima ini yang melibatkan auditor dari luar untuk mengaudit keuangan kampus. Hal ini demi tujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan kampus yang sehat dan akuntabel.
Kemudian terkait sorotan masih adanya dosen dengan jenjang pendidikan S1, Ibnu Khaldun mengaku pihaknya telah memenuhi standar Dikti tersebut. Yakni dengan menempatkan minimal 6 dosen bergelar magister pada setiap program studi berdasarkan rasio 1 dosen berbanding 35 mahasiswa.
Hanya saja, pihaknya kesulitan mencari dosen bergelar magister dengan pendidikan linear untuk Program Studi (Prodi) Penjaskesrek. Sehingga sampai sekarang pada Prodi ini masih diisi sebagian Dosen S1.
“Banyak calon dosen bergelar magister yang melamar, tetapi yang linear untuk Prodi Penjaskesrek belum ada. Makanya, kalau bisa kami juga ikut dibantu untuk mencarinya,” kata dia.
Klarifikasi juga disampaikan Ibnu terkait perhatian kampus untuk sarana dan prasarana perkuliahan. Menurut dia, pembangunan sarana dan prasarana di STKIP Tamsis Bima begitu pesat hampir setiap tahun.
Namun, selama tiga tahun terakhir jumlah mahasiswa terus merosot sehingga sejumlah ruangan kelas ikut kosong. Disisi lain, tunggakan SPP mahasiswa cukup membebani kampus. Tahun 2015 saja, total tunggakan mahasiswa tercatat sekitar Rp1 Miliar.
“Tidak mungkin kita terus membangun sementara mahasiswa terus berkurang. Sehingga ruangan kosong itulah yang kita gunakan,” terangnya.
Begitu pula tuntutan mahasiswa terkait persoalan lainnya, semua diklarifikasi Ibnu dihadapan para mahasiswa. Pada prinsipnya, Ia mengapresiasi aspirasi para mahasiswa dan tetap merespon.
Hanya saja, sedikit disesalkannya penyampaian aspirasi itu harus melalui jalur demonstrasi. Padahal, kampus selalu membuka ruang dialog dan diskusi bila ada persoalan yang dihadapi mahasiswa.
*Ady
