Kota Bima, Kahaba.- Pemerintah Kota Bima melalui Bagian Pemerintahan Setda menggelar kegiatan Diseminasi Publik sebagai upaya menyatukan visi dan gerak masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
Acara yang berlangsung Kamis 19 Juni 2025 dihadiri langsung oleh Wali Kota Bima H A Rahman H Abidin, Wakil Wali Kota Feri Sofiyan, Sekda H Mukhtar, Dandim 1608/Bima Letkol Inf Andi Lulianto, Kabag AP Ahsanurrahman, serta para camat, lurah, dan ratusan ketua RT/RW se-Kota Bima.
Kabag Pemerintahan Setda Kota Bima Ahsanurrahman menjelaskan, diseminasi publik merupakan metode penyebaran informasi yang bertujuan memperkuat pemahaman dan keterlibatan masyarakat secara luas terhadap arah kebijakan pemerintah.
“Sebanyak 800 peserta dari seluruh wilayah Kota Bima mengikuti kegiatan ini. Tujuannya adalah menyinkronkan informasi dan memperkuat dukungan terhadap program-program prioritas kepala daerah,” jelas Ahsanurrahman.
Wali Kota Bima dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga dapat bersua langsung dengan para Ketua RT dan RW yang ia sebut sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat masyarakat.
Ia menegaskan, tahun 2025 akan menjadi tahun penuh tantangan, terutama dengan diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran nasional yang berdampak langsung pada pemangkasan anggaran daerah hingga Rp87 miliar.
“Angka itu bukan sekadar nominal. Di baliknya ada pembangunan yang tertunda, ada rencana yang harus diubah. Tapi harapan masyarakat tidak boleh padam. Dan penghematan bukan alasan untuk menunda pengabdian,” tegasnya.
Wali Kota menekankan pentingnya peran strategis aparatur wilayah, camat sebagai pengendali, lurah sebagai pelaksana, dan RT/RW sebagai mata, telinga, dan tangan pemerintah di tengah masyarakat.
“Kita harus hadir sebelum keluhan muncul, mendengar sebelum diminta, dan bekerja sebelum anggaran datang,” serunya disambut antusiasme peserta.
Dalam kondisi fiskal yang terbatas, Pemerintah Kota Bima tetap mendorong produktivitas. Salah satunya dengan merekrut 1.200 tenaga PPPK baru pada 2025, dengan alokasi anggaran mencapai Rp70–80 miliar. Total beban anggaran dari rekrutmen ini, termasuk yang sebelumnya, melampaui Rp110 miliar.
“Tapi saya tidak ingin mereka hanya duduk di belakang meja. Mereka ditugaskan langsung ke lapangan, ke dinas teknis seperti DLH, Satpol PP, dan OPD lainnya, untuk memberikan kontribusi nyata,” ujar Wali Kota.
Lebih lanjut, ia menyinggung tantangan dalam menjaga fasilitas publik dari aksi pencurian. Sekitar 700 meter kabel listrik dicuri, lampu solar cell hilang, tanaman hias dirusak, hingga neon box di ruang publik ikut jadi korban.
“Satu lampu yang hilang adalah pengkhianatan terhadap harapan warga,” ungkapnya penuh keprihatinan.
Wali Kota juga menyoroti peristiwa tragis pembunuhan di rumah kos wilayah Kelurahan Mande sebagai refleksi perlunya pengawasan lebih ketat.
“RT, RW, lurah, LPM, Babinsa dan Bhabinkamtibmas harus lebih aktif mengawasi hunian dan tempat kos. Jangan sampai ada ruang gelap yang luput dari kontrol sosial,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat membangun semangat kolaborasi lintas sektor.
“RT tanpa RW tidak kuat. RW tanpa lurah tidak cukup. Lurah tanpa camat tak akan mampu. Camat tanpa masyarakat akan rapuh. Pembangunan terbaik adalah yang disusun bersama rakyat, bukan dari balik meja kantor,” tandasnya.
Wali Kota menambahkan, saat ini Kota Bima terus menata wajahnya melalui proyek strategis seperti pembangunan RSUD baru, revitalisasi kawasan Serasuba, hingga proyek nasional seperti JICA dan NUFReP.
Selain itu, berbagai program pro-rakyat seperti PKH Daerah, pemasangan lampu jalan tenaga surya, dan peningkatan pelayanan dasar terus digulirkan.
“Pengabdian tidak menunggu fasilitas. Pengabdian lahir dari hati yang tulus dan siap melayani. Dengan semangat kolektif dan pengorbanan, Kota Bima akan tetap melaju, tertib, tertata, dan bermartabat meski diterpa badai efisiensi,” pungkasnya penuh semangat.
*Kahaba-04
