Kota Bima, Kahaba.- Dalam rangka mempercepat penurunan angka stunting, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bima menggelar Sosialisasi dan Koordinasi Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting, melibatkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dari lima kecamatan. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, sejak Senin hingga Rabu, 16–18 Juni 2025.
Kegiatan ini dihadiri perwakilan dari 360 TPK yang tersebar di lima kecamatan se-Kota Bima.
Kepala DPPKB Kota Bima Hj Suharni saat sambutan menegaskan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman TPK dalam melakukan pendampingan kepada keluarga yang memiliki risiko stunting.
Melalui peningkatan pemahaman tersebut, diharapkan para TPK mampu melaksanakan tugas secara lebih maksimal di lapangan.
“Kami berharap para kader TPK menyerap seluruh materi yang disampaikan, agar dapat diterapkan dengan baik saat melakukan pendampingan di lapangan. Dengan begitu, upaya penurunan stunting bisa lebih terarah dan efektif,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Tim Pendamping Keluarga merupakan ujung tombak pemerintah dalam upaya menekan angka stunting, terutama di tingkat kelurahan. Tugas mereka meliputi pendampingan, edukasi, konseling, serta deteksi dini terhadap faktor risiko stunting di tengah masyarakat.
“TPK harus mampu menjadi mitra aktif keluarga dalam membangun pola hidup sehat, termasuk dalam pemenuhan gizi, akses layanan kesehatan, serta perubahan perilaku yang mendukung tumbuh kembang anak,” jelasnya.
Selain edukasi teknis, sosialisasi juga membahas penggunaan aplikasi pendataan dan pelaporan sebagai bagian dari strategi digitalisasi program. Melalui sistem ini, proses pemantauan dan pelaporan lapangan diharapkan menjadi lebih efisien dan akurat.
“Kami ingin seluruh TPK memiliki persepsi yang sama tentang strategi percepatan penurunan stunting, termasuk dalam pemanfaatan teknologi untuk memudahkan koordinasi dan pelaporan,” imbuh Suharni.
Suharni mendorong seluruh TPK untuk meningkatkan intensitas koordinasi dengan lintas sektor, khususnya instansi teknis seperti Dinas Kesehatan dan Puskesmas, guna mempercepat penanganan kasus-kasus stunting yang ditemukan di lapangan.
“DPPKB tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh peran aktif para TPK yang menjadi perpanjangan tangan kami di masyarakat. Jika koordinasi dan pendampingan berjalan optimal, maka angka stunting akan terus menurun setiap tahunnya,” pungkasnya penuh harap.
*Kahaba-04
