Kota Bima, Kahaba.- Pada Rapat Senat Terbuka dalam rangka wisuda mahasiswa STIE Bima, Kamis 26 Oktober 2023, dosen kampus setempat Mukhlis menyampaikan orasi ilmiah dengan tentang inflasi dan bagaimana menghadapinya.
Menurut Mukhlis, ada beberapa indikator makroekonomi yang digunakan dalam melihat kinerja suatu perekonomian, antara lain: pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan inflasi.
Inflasi adalah suatu keadaan dimana harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan dalam jangka waktu tertentu, dan merupakan salah satu masalah ekonomi yang akhir-akhir ini menjadi fokus di berbagai negara, termasuk Indonesia.
“Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan daya beli masyarakat menurun, menghambat pertumbuhan ekonomi, bahkan memicu gangguan stabilitas sosial
politik,” ujarnya.
Pada tahun 1998, inflasi di Indonesia mencapai angka 77 persen dan menyebabkan terjadinya kerusuhan sosial di berbagai daerah di Indonesia, hingga berujung pada tumbangnya pemerintahan Orde Baru. Selanjutnya, pada tahun 2022, inflasi di Sri Lanka mencapai 54 persen. Hal ini menyebabkan terjadinya kerusuhan sosial di Sri Lanka, yang berakhir dengan
pengunduran diri Presiden Sri lanka.
Kata Mukhlis, pada umumnya, inflasi disebabkan oleh dua hal. Pertama, inflasi yang didorong oleh lonjakan permintaan yang tak diimbangi oleh penawaran. Dengan kata lain, jumlah barang yang tersedia seimbang dengan meningkatnya keinginan masyarakat untuk membeli barang tersebut, sehingga terjadilah kenaikan harga.
Lonjakan permintaan tersebut penyebabnya banyak hal. Bisa karena perubahan selera atau preferensi konsumen. Bisa karena peningkatan pendapatan masyarakat secara agregat. Bisa juga karena ekspektasi masyarakat akan harga barang tersebut di masa yang akan datang.
“Sebagai contoh, naiknya harga kebutuhan pokok menjelang bulan ramadhan dan naiknya harga tiket pesawat menjelang libur hari raya atau kenaikan harga masker di awal pandemi Covid-19,” katanya.
Kedua, inflasi juga dapat terjadi karena gangguan di sisi penawaran, misalnya karena kenaikan biaya produksi, seperti kenaikan harga bahan baku, biaya transportasi dan upah karyawan dapat menyebabkan tingginya biaya produksi. Terjadinya cuaca buruk dapat mengganggu distribusi barang dan merusak hasil panen beberapa jenis komoditas pertanian seperti cabe, tomat dan bawang merah. Musim kemarau panjang atau el nino, bencana alam dan serangan hama dapat menyebabkan gagal panen. Situasi geopolitik menyebabkan produksi dan distribusi bahan bakar. Semua guncangan penawaran tersebut menyebabkan naiknya harga barang terkait.
Kota Bima merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki tingkat inflasi yang tinggi. Pada tahun 2022, tingkat inflasi di Kota Bima mencapai 6,39 persen (year on year), lebih tinggi dari tingkat inflasi nasional yang sebesar 5,51 persen. Sementara itu, dalam satu tahun terakhir, Kota Bima mengalami inflasi sebesar 2,67 persen, lebih tinggi dari tingkat inflasi nasional yang sebesar 2,28 persen.
Dalam satu tahun terakhir sambungnya, komoditas yang memberikan sumbangan pada inflasi Kota Bima adalah beras, rokok dan tiket pesawat. Inflasi beras terjadi
karena gangguan di sisi produksi. Seperti diketahui bersama, saat ini Indonesia kemarau panjang (el nino) yang menyebabkan menurunnya produksi padi. El nino tidak hanya terjadi di Indonesia. El nino juga terjadi di negara-negara yang selama ini mengekspor beras ke
indonesia.
“Saat ini, negara-negara tersebut sedang fokus pada ketahanan pangan dalam negeri masing-masing, yang dampaknya adalah indonesia kesulitan untuk mengimpor beras. Artinya, potensi berlanjutnya kenaikan harga beras masih sangat terbuka lebar,” ungkapnya.
Kemudian jelas Mukhlis, penyebab inflasi Inflasi berikutnya adalah rokok. Kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif CHT (cukai
hasil tembakau) menjadi hingga 11 persen lebih, mendorong naiknya harga rokok. Penyumbang inflasi berikutnya adalah tiket pesawat angkutan udara. Penyebab naiknya harga tiket pesawat adalah karena terjadinya lonjakan permintaan menjelang Idul Fitri dan libur sekolah.
“Alhamdulillah, sekarang sudah ada penambahan armada angkutan
udara dari anak perusahaan salah satu BUMN yang melayani penerbangan dari dan ke Bima,” tuturnya.
Lalu, apa sajakah yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kota Bima?
Mukhlis memaparkan, untuk mengendalikan inflasi di daerah, Pemerintah melalui KEPPRES Nomor 23 Tahun 2017 telah membentuk Tim Pengendalian Inflasi (TPID) yang mana Kepala Daerah menjadi ketua tim tersebut.
Tim ini bertugas menyusun kebijakan pengendalian inflasi di daerah melalui strategi 4K, yaitu:
1. Menjaga ketersediaan pasokan,
2.Menjaga keterjangkauan harga,
3.Menjaga kelancaran distribusi dan
4.Melakukan komunikasi yang efektif.
TPID Beranggotakan beberapa dinas, seperti Dinas Pertanian, ketahanan pangan, dinas kelautan dan perikanan, koperindag, bapedda dan lain-lain.
“Dalam menjalankan tugasnya, Tim ini dapat berkoordinasi dengan Satgas Pangan yang ada di Polres Bima Kota,” terangnya.
Pada kesempatan ini Mukhlis juga ingin menyampaikan beberapa upaya yang perlu ditempuh pemerintah Kota Bima dalam mengendalikan inflasi di Kota Bima,
antara lain:
1. Meningkatkan frekuensi pasar murah dan operasi pasar,
2. Menyusun regulasi teknis terkait penggunaan APBD untuk subsidi barang yang akan dijual di pasar murah guna memaksimalkan dampak pasar murah,
3. Meningkatkan jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah dan membangun sistem resi gudang,
4. Meningkatkan koordinasi dengan satgas pangan Polri, terutama untuk mencegah terjadinya penimbunan barang,
5. Mengajak partisipasi stakeholder lainnya dalam pengendalian inflasi, khususnya pasar murah dan operasi pasar, seperti TNI, BUMN dan Baznas
6. Melibatkan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan produksi UMKM dan petani melalui peningkatan kapasitas manajerial dan keuangan pelaku usaha, mendorong inovasi produksi dan pemasaran serta business matching. Perguruan tinggi juga dapat memasukkan pengendalian inflasi dalam program pengabdian kepada masyarakat (KKN)
*Kahaba-01
