Kabupaten Lombok Barat, Kahaba.- Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bima menyambangi Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dalam rangka studi banding, Kamis siang (2/5). Kegiatan rutin wakil rakyat itu diterima oleh Bupati Lobar Fauzan Khalid dabln Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat H Baihaqi.
Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih saat sambutan menyampaikan, pihaknya memilih studi banding di Lobar karena ingin mengadopsi sejumlah program unggulan daerah setempat, seperti pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena semua mengetahui, Lobar memiliki destinasi wisata yang mendunia dengan capaian PAD yang sangat besar.
“Kami di Kota Bima juga memiliki tempat wisata yang tidak kalah indah dari Lobar, hanya saja pengelolaannya belum maksimal. Demikian capaian PAD, angkanya tidak sebanyak Lobar,” tuturnya.
Untuk itu, dirinya berharap dari studi banding ini ada banyak hal tentang pariwisata dan PAD yang bisa diadopsi, agar bisa diterapkan di Kota Bima untuk meningkatkan sektor pariwisata dan perolehan PAD.
Di tempat yang sama, Kepala Bappeda Lobar H Baihaqi menjelaskan, pariwisata di Lombok Barat sudah dikenal dunia. Seperti Pantai Senggigi, Pantai Sekotong, Pantai Mandalika, Pantai Batu Bolong, Batu Layar dan sejumlah tempat wisata lain. Keberadaan wisata tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah.
“Berkembangnya wisata kita tidak lepas dari perencanaan. Jika perencanaan bagus, maka PAD dan aspek lain juga bagus,” katanya.
Menurut Baihaqi, di Lobar sekarang harus mendorong inovasi. Tiap OPD pun dirasangsang harus membuat inovasi. Karena dengan inovasi, maka mampu mempercepat pertumbuhan dan kemajuan daerah. Namun satu hal, inovasi harus bersinergi dengan perencanaan.
Bappeda Lobar bahkan sambungnya, menyiapkan pusat klinik perencanaan untuk mempermudah tugas dan koordinasi. Di klinik tersebut dilakukan pengkajian dan menyusun rencana kerja pemerintah daerah.
“Dari perencanaan ini kita bisa berinovasi dan membangun,” jelasnya.
Ia menyebutkan, untuk PAD Kabupaten Lobar pada tahun 2018 sebesar Rp 233 miliar. Sementara di tahun 2019, ditargetkan perolehan PAD sebanyak 279 miliar. Sementara APBD tahun 2019 sebesar Rp 1,3 triliun.
“PAD terbesar kita ada di sektor pariwisata dan retribusi dan Pajak Bumi Bangunan (PBB),” sebutnya.
Baihaqi menjelaskan, sumber PAD dari sektor PBB menjadi pendapatan besar yang baru diterima oleh pemerintah setempat. Ini tidak lepas dari adanya regulasi baru dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang sudah semakin meningkat.
“Semoga saja cara kita kelola wisata dan PBB ini bisa diadopsi oleh Pemerintah Kota Bima,” harapnya.
*Kahaba-01
