Kota Bima, Kahaba.- Puluhan kader yang menolak pencalonan HM Lutfi sebagai bakal calon Walikota Bima akan menerima sanksi dipecat dari partai. Sikap itu diambil, karena penolakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang tidak bisa ditolerir. (Baca. Kader Golkar Tolak Pencalonan HM. Lutfi Sebagai Bakal Calon Walikota Bima)
“DPP telah mengeluarkan keputusan, dan keputusan itu harus diamankan dan dijalankan. Bukan dibantah dan ditolak,” tegas salah satu ketua PK Partai Golkar Alfian Indrawirawan saat menggelar konferensi pers di Sekretariat Golkar bersama sejumlah Ketua PK dan Ketua PD, Jumat (4/8).
Menurut Alfian, pengakuan kader Golkar yang membawa nama pimpinan kelurahan (PD) dan kecamatan tentang penolakan pencalonan Lutfi, merupakan sikap yang tidak benar. Sebab, tidak ada pimpinan kecamatan yang menyatakan penolakan.
“Kami pimpinan kecamatan yang memiliki SK resmi, yang ditunjuk selaku pelaksana tugas. Jadi tidak satu pun memberikan penolakan, justru kami bersyukur dengan penetapan Lutfi,” katanya.
Ia menjelaskan, kader yang melakukan penolakan itu merupakan kader yang tidak memiliki legalitas. Karena telah bersikap keliru, maka kader yang melakukan penolakan itu akan dipecat.
Langkah dan upaya pun sudah dilakukan, termasuk mengirim sejumlah foto penolakan ke DPD II, DPD I dan DPP. Pengurus DPD II pun memerintakan agar PK segera mengurus masalah tersebut.
“Sanksi atas sikap mereka ya dipecat, tidak ada kompromi dan kata maaf. Masih banyak kader Golkar lain yang bisa berbuat untuk Golkar,” ujarnya.
Ditanya Soal tudingan pengusungan itu tidak melalui proses sesuai Juklak, Alfian mengungkapkan, DPP menggunakan hasil survey sebagai indikator pertama. Karena hasil survey Lutfi lebih tinggi, maka Lutfi diusung.
“Soal Juklak itu pendapat dan devinisi mereka saja,” ucapnya.
Kemudian menjawab tudingan Lufti bukan kader yang tidak peduli terhadap Golkar, Alfian juga membantahnya. Karena Lutfi merupakan kader terbaik ditingkat Nasional dan 2 periode menjadi anggota DPR RI.
Di tempat yang sama, salah seorang pimpinan PK Hairuddin juga menambahkan, kader yang menolak itu tidak paham aturan. Sebagai kader mestinya bisa mematuhi keputusan DPP.
“Harus diingkat, pengusungan Lutfi itu keputusan. Jadi jangan ditolak. Pahit dan manisnya keputusan itu harus diterima dan dijalankan,” terangnya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Golkar Kecamatan Asakota Sultan Baharun yang menolak pencalonan HM Lutfi saat dikonfirmasi mempersilahkan mereka dipecat dari kader Golkar. Namun dirinya menegaskan, proses yang dinilai tidak sesuai Juklak tersebut akan disampaikan kepada DPP.
“Silahkan kami dipecat,” katanya.
Sultan juga mengelarifikasi soal tudingan kader yang tidak memiliki legalitas. Menurut dia, kader yang melakukan penolakan tersebut merupakan kader legal. Sebab di tingkat PK dan PD juga masih legal, karena belum ada perubahan kepengurusan.
*Kahaba-01
