Kota Bima, Kahaba.- Warga Kelurahan Dodu Kecamatan Rasana’e Timur begitu ngotot menolak pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Proyek senilai Rp 8 Miliar lebih itu dinilai merugikan masyarakat dan petani. (Baca. Tolak SPAM, Warga ‘Duduki’ Kantor Walikota)
Dalam aksinya di Halaman Kantor Walikota Bima, Kamis (3/12) pagi warga yang mengatasnamakan Aliansi Petani Menggugat (APM) asal Dodu itu menyampaikan beberapa alasan penolakan. (Baca. Pipa SPAM Dodu Dibakar)
Diantaranya, sebelum membangun SPAM, Pemerintah Kota Bima dinilai tidak pernah melakukan studi lapangan terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dampaknya, tidak ada perlindungan wilayah Dodu dan Kota Bima dari kerusakan lingkungan hidup, kelestarian ekosistem, serta keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup sehingga mengancam keselamatan, kesehatan dan kelangsungan hidup masyarakat.
Tidak adanya AMDAL atau dokumen sejenisnya, juga berdampak pada tidak adanya jaminan pemenuhan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Tidak ada jaminan terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan mada depan.
“Walikota juga tidak mengendalikan pemanfaatan SDA secara bijaksana karena tidak mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan tidak visioner dalam mengantisipasi isu lingkungan hidup,” papar Koordinator Lapangan, Muajin dalam pernyataan sikapnya.
Tidak hanya itu, SPAM secara prosedural politik tidak menempuh langkah politik yang harus dilewati, sehingga cacat prosedural karena dasar hukum pelaksanaannya tidak pernah dibuat melalui kesepakatan bersama antara DPRD.
Alasan selanjutnya, melalui proyek SPAM, Walikota Bima dianggap telah melumpuhkan kepentingan ekonomi petani Kelurahan Dodu dan sekitarnya. Sehingga sama halnya menghentikan kepentingan ekonomi Kota Bima. Dalam aspek sosial kemasyarakatan, proyek SPAM dapat memicu konflik horisontal antara masyarakat dengan masyarakat dan konflik vertikal antara masyarakat dan pemerintah.
“Kami juga melihat, proyek SPAM terkesan seperti proyek orientid Walikota Bima karena lebih mementingkan kepentingan pemerintah daripada kepentingan masyarakat,” tandas Muajin.
*Ady
