Kota Bima, Kahaba.- Anggota DPRD Kota Bima Duta PKS Amir Syarifuddin mengeritik pekerjaan peningkatan SPAM jaringan perpipaan Kelurahan Sambinae, yang tidak memberi nilai manfaat untuk masyarakat. Proyek dengan nilai Rp 1,3 Miliar itu pun menjadi sebagian contoh dari sekian kegagalan Pemerintah Kota Bima. (Baca. Warga BTN Sambinae Krisis Air Bersih)
Kata Amir, mengetahui pengakuan warga BTN Sambinae, kondisi tersebut tentu begitu memperihatinkan. Sebab, air merupakan kebutuhan vital yang harus bisa dipenuhi setiap saat. Namun harapan besar proyek tersebut bisa mengakhiri persoalan warga setempat, hanya isapan jempol belaka. (Baca. Proyek SPAM Miliaran tidak Berfungsi, Warga BTN Sambinae Tambah Sengsara)
“Sudah jelas, proyek SPAM itu belum bisa memberikan nilai manfaat pada masyarakat BTN Sambinae. Dan ini contoh kegagalan pemerintah memanfaatkan anggaran untuk kemaslahatan masyarakat,” kritiknya, Rabu 10 Mei 2023.
Menurutnya, contoh yang disebutkan tersebut tentu saja mengkonfirmasi, bahwa benar adanya bahwa Kota Bima adalah daerah yang masuk dalam kategori sangat rentan korupsi, serta berindeks pertumbuhan ekonomi di urutan paling belakang di antara daerah lainnya di Provinsi NTB.
“Dan kalau mau lebih fair lagi, andaikan ada lembaga survey independen yang mensurvei tingkat kepuasan masyarakat Kota Bima pada kinerja pemerintah, saya yakin tingkat kepuasannya ada di bawah angka 50 persen,” ujarnya.
Amir mengungkapkan, dari awal pemerintahan ini dilantik, bahkan janji kampanye tentang air bersih, sampai hari ini belum kelihatan hasilnya. Belum lagi masalah kebersihan, kerusakan alam, pengangguran, kemiskinan, inflasi dan lain-lain tidak menunjukkan ke arah yang membahagiakan.
Kemudian APBD Tahun 2023 adalah APBD terakhir dari pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Lutfi-Feri. Maka perlu dilihat saja apakah setelah dibelanjakan akankah ada peningkatan pada angka kesejahteraan masyarakat atau tidak.
“Kita lihat saja nanti. Namun saya sangat pesimis dengan hal ini, karena penataan dan perbaikan daerah tidak cukup bisa diselesaikan dengan satu tahun terakhir anggaran, apalagi bulan September ini kepala daerah berakhir,” tutur Amir.
Persoalan lain sambungnya, penempatan orang pada tempatnya yang rentan dengan kedekatan suka dan tidak suka, juga tergambar dari survei KPK dan turut memberi andil pada lemahnya kinerja birokrasi.
“Jadi slogan reformasi birokrasi masih jauh panggang dari api, yang tersisa hanyalah balas jasa dan balas dendam Pilkada,” tambahnya.
*Kahaba-01
