Kabar Bima

Krisis Air Bersih, Warga Kendo dan Ntobo Minta H Arahman Perjuangkan Pipanisasi

375
×

Krisis Air Bersih, Warga Kendo dan Ntobo Minta H Arahman Perjuangkan Pipanisasi

Sebarkan artikel ini

Kota Bima, Kahaba.- Krisis air bersih saat ini juga melanda masyarakat di Kelurahan Kendo Kecamatan Raba. Warga setempat membutuhkan bantuan pemerintah untuk membuat pipanisasi agar bisa mengalirkan air bersih dari mata air Lingkungan Kabanta.

Krisis Air Bersih, Warga Kendo dan Ntobo Minta H Arahman Perjuangkan Pipanisasi - Kabar Harian Bima
Anggota DPRD Provinsi NTB H Arahman saat reses di Kelurahan Kendo. Foto: Eric

Aspirasi pipanisasi ini disampaikan warga Kelurahan Kendo Ridwan saat reses anggota DPRD Dapil VI NTB, H Arahman H Abidin, Rabu kemarin. Kata dia, saat ini warga merasakan dampak akibat kemarau. Air bersih pun semakin sulit didapat. Padahal, Kelurahan Kendo berada pada wilayah yang tidak pernah kesulitan air.

“Sumber air bisa didatangkan dari Lingkungan Kabanta yang lokasinya lebih tinggi dari Kelurahan Kendo. Untuk itu, kami warga membutuhkan pipa agar air tersebut bisa aliri ke pemukiman warga,” inginnya.

Selain soal air bersih, warga lain Ridwan juga menyampaikan di Kendo sangat membutuhkan normalisasi sungai. Karena sudah berkali-kali menyampaikan aspirasi ini melalui reses anggota DPRD Kota Bima, namun dijawab bahwa urusan sungai bukan kewenangan daerah, melainkan BWS yang berada di provinsi.

“Kami meminta agar aspirasi ini dapat bapak perjuangkan,” katanya.

Sementara itu Ketua RW 01 Kelurahan Ntobo Ibrahim H Abakar yang berprofesi sebagai petani meminta pagar kawat beronjong kali sungai setempat direalisasikan. Agar bisa dijadikan pengamanan lahan pertanian warga, karena selama ini sering masuk hewan ternak.

“Permintaan ini sudah 3 tahun disampaikan, tapi tidak pernah terwujud. Semoga ini bisa diperjuangkan,” tandasnya.

H Arahman menjawab akan mencoba menyampaikan soal pipanisasi ini. Menurut dia, anggaran untuk pipanisasi sangat bergantung dari jarak yang akan ditempuh saluran pipa. Untuk itu, harus ada survey terlebih dahulu.

Sedangkan soal normalisasi air, pria yang akrab disapa Aji Man ini membenarkan bahwa normalisasi sungai menjadi kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS).

“Karena BWS berada di provinsi, nantinya akan kami coba komunikasikan, ” jawabnya.

Sementara terkait permintaan pagar kawat beronjong kali kata mantan Wakil Walikota Bima itu, akan diperjuangkan anggarannya dan diupayakan untuk dibantu. Tapi harus melihat aturan dan regulasi yang ada.

“Tapi apa yang jadi harapan ini akan disampaikan pada paripurna dewan, karena sesuai dengan tupoksi dapil yang saat ini saya emban,” tegasnya.

*Kahaba-04