Kota Bima, Kahaba.- Laporan Capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK RI yang menyebutkan Pemkot Bima paling buruk pada sisi perencanaan dan penganggaran, ditanggapi oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bima M Irfan. (Baca. Laporan MCP KPK RI, Pemkot Bima Paling Buruk Perencanaan dan Penganggaran)
Menurut dia, laporan tersebut memang pantas disematkan kepada Pemerintah Kota Bima, karena dari awal ia melihat di Bappeda dan Litbang itu ditempatkan orang – orang yang tidak paham dan tidak memiliki kinerja. (Baca. Pemkot Bima Paling Buruk Perencanaan dan Penganggaran, Fakhrunrazi: Kita Belum Siap Secara Kolektif)
“Dari awal kami di dewan minta kepada Walikota Bima untuk mencopot Kepala Bappeda dan Litbang bersama jajarannya itu, tapi tidak ditanggapi,” kesalnya, Kamis (16/1).
Kata Irfan, laporan yang disampaikan oleh KPK itu tentu saja memalukan. Sebab, perencanaan dan penganggaran itu merupakan aspek penting yang ada di pemerintahan. Penilaian dan indikator laporan tersebut pun sangat jelas, disampaikan oleh lembaga negara, bukan dari pemerintah daerah sendiri.
“Makanya ini pemerintah yang paling bobrok. Satu hal untuk memperbaiki Kota Bima ini, copot Kepala Bappeda dan jajarannya. Kalau masih digunakan, tetap Pemkot Bima dapat peringkat paling buruk, dan daerah ini tidak akan berkembang sesuai visi misi kepala daerah,” tegasnya.
Indikator lain bobroknya pemerintah ini sambung duta PKB itu, pada pengelolaan keuangan yang menyebabkan jumlah SILPA sebesar Rp 130-an miliar. Baru pernah terjadi seumur – umur pemerintah di Indonesia, jumlah SILPA sebanyak itu dan terjadi di Kota Bima.
“Itu pernyataan Sekda Kota Bima tambahan Rp 39 miliar dari 97 miliar, tinggal dijumlahkan saja itu. Aparatur ini kan memang tidak bekerja dengan baik,” sentilnya.
Terhadap prestasi buruk yang menampar wajah daerah ini, Irfan tetap kembali melihat pada sumber daya manusianya yang memang tidak ditempatkan sesuai dengan kemampuan dan keahlian. Sehingga arah pembangunan daerah pun dibuat tidak jelas.
“Intinya, kalau masih dipertahankan orang – orang itu di Bappeda, akan semakin bobrok saja pemerintah ini,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda dan Litbang Kota Bima H Fakhrunrazi yang dimintai komentar menjawab, setiap tahun kinerja aparatur dievaluasi. Bukan saja Bappeda, tapi semua OPD melalui SAKIP.
“Kalau soal copot, bukan ranah saya memberikan jawaban. Kembali ke kepala daerah, kita hanya siap dinilai, diberhentikan dan diangkat,” ucapnya.
Menurut dia, semua orang bisa memberikan penilaian, tapi indikatornya harus jelas. Kegagalan seseorang pun harus dilihat dari indikatornya. Apakah betul disebabkan oleh ketidakmampuan personality atau sistem.
*Kahaba-01
