Kota Bima, Kahaba.- Kepala Bappeda dan Litbang Kota Bima H Fakhrunrazi mengakui jika Pemkot Bima dari seluruh kota dan kabupaten di Provinsi NTB, paling buruk pada sisi perencanaan dan penganggaran, berdasarkan hasil laporan Capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK RI. (Baca. Laporan MCP KPK RI, Pemkot Bima Paling Buruk Perencanaan dan Penganggaran)
“Memang begitu keadaannya, karena Pemkot Bima belum menerapkan e-planning dan e-budgeting,” kilahnya, Kamis (16/1).
Kata dia, selama ini Pemkot Bima baru menerapkan SIMDA, dan SIMDA itu baru dalam proses input. Sementara baru pada tahun 2020 akan dilounching e-planning. Kemudian untuk penyusunan dan perencanannya pada tahun 2021.
“Kenapa tidak dari dulu pakai e-planning dan e-budgeting, jangan tanya saya, saya tidak bisa menjawab itu,” ucapnya.
Menurut Fakhrunrazi, Pemkot Bima terlambat star untuk memulai menggunakan aplikasi tersebut. Karena sesungguhnya ini berkaitan dengan keinginan kolektif. Pasalnya untuk menerapkan e-planing dan e-budgeting, harus ada Analisis Standar Belanja (ASB).
Jadi tidak serta merta pemerintah menerapkan e-planning dan e-budgetin, karena harus ada persiapan dan tahapan awal. Salah satunya yang harus dimiliki yakni ASB.
“Artinya, belum siap pemerintah secara kolektif untuk menyusun ASB itu. Karena setiap belanja itu harus dibuatkan standarisasi,” terangnya.
Lantas kenapa tidak disiapkan dari dulu ? ia pun kembali menyampaikan tidak bisa menjawabnya.
*Kahaba-01
