oleh

Laporan MCP KPK RI, Pemkot Bima Paling Buruk Perencanaan dan Penganggaran

Kota Bima, Kahaba.- Dibanding seluruh kota dan kabupaten di Provinsi NTB, hasil laporan Capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK RI untuk wilayah Provinsi NTB, mengenai perencanaan dan penganggaran Pemkot Bima menempati urutan paling buncit.

Laporan MCP KPK RI, Pemkot Bima Paling Buruk Perencanaan dan Penganggaran - Kabar Harian Bima
Kantor Walikota Bima. Foto: Dok Hum

Hasil MCP oleh KPK RI telah diterbitkan dalam laman milik KPK RI, https://korsupgah.kpk.go.id/beranda/korsupgah/2019 tertanggal 16 Desember 2019. Hasil laporan tersebut pun telah dikirim kepada Walikota Bima.



Dalam tabel termuat di laman https://korsupgah.kpk.go.id/beranda/korsupgah/2019, untuk poin perencanaan dan penganggaran menempati posisi sepuluh diseluruh NTB dengan persentase hanya 39 persen dan diberi warna kuning.

Baca:   Bagian Hukum tidak Dampingi Pejabat Pemkot Diperiksa KPK

Namun pada poin manajemen pengelolaan aset daerah Kota Bima, mendapat persentase 98 pun untuk poin optimalisasi PAD bahkan Kota Bima diangka 100 persen. Manajemen ASN 71 persen, Pelayanan Terpadu satu pintu 83, kapabilitas APIP 69 dan pengadaan barang dan jasa 65.

Namun secara keseluruhan kota dan Kabupaten se NTB, Kota Bima dinilai terus meningkat dari tahun 2018 sampai 2019, dari 45 ke-74 persen peningkatannya.

Baca:   KPK Punya Data Valid dan tidak Mengenal SP3

Sekda Kota Bima H Mukhtar Landa ketika ditanyakan persentase poin perencanaan dan penganggaran itu tidak ingin berkomentar. Dirinya menyarankan agar media langsung melihat tabel pada laman diterbitkan oleh KPK. Kendati memang untuk poin itu akan terus diperbaiki.

Dirinya juga mengakui untuk MCP tahunan Kota Bima sesuai laporan diterima terus meningkat dibanding tahun sebelumnya. Termasuk hari ini, dirinya menerima langsung berita acara hasil validasi penilaian jabatan dan kelas jabatab lingkup kota Bima dari Menpan.

Baca:   Sekda Kota Bima Akui 2 Pejabat Diperiksa KPK

“Dari hasil berita acara Kota Bima dinilai ada kemajuan yang sekaligus ke depannya akan menambah poin terhadap nilai monitoring pada poin manajemen ASN,” katanya, kemarin.

*Kahaba-01


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

1 komentar

  1. Ayo Pak Wali harus semangat masih ada sisa waktu menuju PERUBAHAN jangan mau diinHtervensi oleh siapapun didalam menentukan arah kebijakan. semua lini harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh baru bisa ada PERUBAHAN. Terlalu besar magnetik politik yang keliru berimbas pada hasil Laporan MCP KPK RI Buruk Perencanaan dan Buruk Pengganggaran. sekarang jaman aiti 4.0 sudah sempurna untuk diakses oleh masyarakat. Ayo pak Wali dan pak Wakil jadikan motivasi untuk PERUBAHAN.