Kota Bima, Kahaba.- Kepala Bappeda dan Litbang Kota Bima Fakhrunrazi memberikan klarifikasi terkait sejumlah sorotan dewan hasil monotoring dan evaluasi (Monev) beberapa hari terakhir. (Baca. Hasil Monev, Komisi III Ungkap Kondisi Pemkot Bima yang Semakin Memperihatinkan)
Ia menjelaskan, yang harus pahami bahwa kondisi APBD saat ini tidak sama dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya. Dua hal pun yang jadi penyebab, pertama karena Pandemi Covid-19, yang berdampak terjadinya penurunan pendapatan daerah, baik dari dana transfer pusat maupun PAD. Tentu hal ini pun menyebabkan perlunya efisiensi belanja diseluruh perangkat daerah.
“Sebenarnya kondisi ini terjadi secara nasional, untuk efisiensi belanja. Jadi tidak ada pemerintah yang sakit dan memperihatinkan,” tegasnya, Kamis (4/3). (Baca. Monev Dewan, Irfan: Pemerintah Sedang Sakit, ASN tidak Punya Semangat Kerja)
Kemudian kedua sambungnya, pemerintah juga diharuskan fokus pada penganggaran penanganan Covid-19. Maka dilakukan refocusing anggaran dan menimbulkan efisiensi belanja di OPD.
Sejak tahun anggaran 2020 kata Fakhrunrazi, Pemkot Bima sudah mulai menetapkan anggaran sesuai tematik, atau tema yang diusung sesuai program prioritas tertuang dengan RPJMD, penyelarasan RPJMNAS dan RPJM Provinsi.
“Fokus anggaran sesuai tematik itu mulai tahun 2020 dan 2021 dan akan berlanjut pada tahun berikutnya,” kata Fakhrunrazi.
Disebutkannya lagi, terdapat 3 hal yang harus difokuskan yakni penguatan ekonomi, jaring pengaman sosial dan peningkatan layanan kesehatan. Maka selaras dengan itu, tema yang diusung pada 3 tahun ini yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, tema yang lain yakni peningkatan layanan kesehatan, pengurangan kumuh yang difokuskan pada penyediaan rumah layak huni, sanitasi dan jalan lingkungan, air bersih, dan lingkungan sehat dan asri. Hal lain juga yakni reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan smart city, juga menjadi konsentrasi penganggaran.
“Dengan adanya efisiensi dan efektivitas alokasi penganggaran, maka tidak akan cukup dialokasi ke tiap OPD,” terangnya.
Menjawab soal sorotan di BPBD, menurut Fakhrunrazi tidak ada masalah. Karena uang taktis di dinas tersebut memang tidak ada. Yang ada hanya dialoksikan di BPKAD dalam bentuk dana tidak terduga.
“Jadi tidak ada dana taktis di OPD,” ungkapnya.
Soal mobil tangki yang hanya satu untuk suplai air, dijawabnya bahwa itu tidak saja terkonsentrasi di BPBD, tapi ada di Bagian Umum, Dinas Sosial. Maka apabila terjadi bencana kekeringan pun, bisa dilakukan improvisasi melalui dana siap pakai yang ada di BNPB dan Provinsi, dan itu selalu terjadi setiap tahun,
Kemudian mengenai air bersih, kata dia Pemkot Bima pun terus berupaya untuk menyediakan air secara permanen. Seperti membangun embung sebagai sumber air baku. Lalu suber air di PDAM. Tidak hanya itu, pemerintah juga sedang berupaya melakukan perbaikan jaringan pipa yang menghambat aliran air.
“Sorotan di Dinas PUPR, Tukin ada aturan mainnya dan berdasarkan jabatan serta OPD. Tukin ini sudah diukur dengan beban dan indikator kerja. Kenapa protes yang didapat sekarang dan dulu, itu karena keadaan,” tutur Fakhrunrazi.
Berhubungan dengan Dinas Perhubungan tambahnya, tidak ada yang gawat pada dinas tersebut. Bahkan di tahun 2021, Pemerintah Kota Bima sedang fokus untuk perbaikan KIR.
“Ya soal lampu emrah, kalau modul rusak kan bisa diperbaiki. Jadi kesimpulannya terhadap sorotan warkil rakyat itu, tidak ada yang gawat. Hanya perlu strategi masing-masing OPD memaksimalkan potensi yang ada,” tambahnya.
*Kahaba-01
